Sosial

MASALAH PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN RAKYAT DI INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Saat ini, kita berada di pertengahan jalan transformasi besar menuju kehidupan perkotaan. Dalam 50 tahun terakhir penduduk perkotaan dunia telah bertambah sebanyak 6 kali lipat, sementara Indonesia mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu bertambah sekitar 7 kali lipat dalam 50 tahun terakhir. Menurut perkiraan UN-Habitat dampak urbanisasi akan lebih dirasakan oleh negara-negara berkembang terutama di kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika.
Permukiman merupakan elemen utama pembentuk kawasan perkotaan. Jika kita mengenal wisma (rumah/tempat tinggal), karya (sarana produksi/tempat kerja), marga (prasarana penghubung), suka (sarana rekreasi), dan penyempurna (sarana kesehatan, pendidikan dan peribadatan) sebagai unsur-unsur pembentuk permukiman, dapat dikatakan bahwa perumahan merupakan unsur utama pembentuk permukiman. Jika kita perhatikan, di kota-kota kecil sampai sedang elemen perumahan atau fungsi campuran (rumah-toko, rumah-warung, rumah-bengkel, rumah-kebun) menjadi unsur yang mendominasi wujud fisik kota-kota kita.
Belakangan, sejalan dengan makin terasanya dampak perubahan iklim global, ditambah lagi dengan perubahan penggunaan lahan di kawasan hulu, kota-kota yang dilalui sungai banyak yang mengalami bencana banjir. Banyak yang beranggapan bahwa banjir ini terutama disebabkan oleh tidak terkendalinya pembangunan perumahan dan permukiman di sepanjang daerah resapan air, bahkan di sepanjang bantaran sungai dan badan-badan air lainnya.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kaitan penataan ruang dengan pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Mengapa prinsip keamanan bermukim dirasakan penting untuk dimajukan.
3. Kompleksitas Masalah Perumahan dan Permukiman Rakyat
4. Dampak dari Perumahan dan Permukiman yang Tidak Terkelola Secara Merata

C. Tujuan
Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah :
1. Untuk memenuhi tugas akhir karya tulis Hukum Agraria.
2. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perumahan dan permukiman khususnya di Indonesia.

D. Metodologi
Dalam penulisan karya tulis ini penulis menggunakan metode/cara pengumpulan data atau informasi melalui :
* Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi literature, perundang-undangan, internet, dan sebagainya yang sesuai atau yang ada relevansinya (berkaitan) dengan masalah yang dibahas.

E. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penulisan ini, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan sistematika penulisannya agar lebih mudah dipahami dalam memecahkan masalah yang ada, di dalam penulisan ini dibagi dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:
Bab I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metodologi, dan sistimatika penulisan.
Bab II : Bab ini merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dan penyajian data yang tercakup dalam rumusan masalah.
Bab III : Bab ini merupakan bab yang memuat analisis terhadap rumusan masalah yang ada.
Bab IV : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
Gambaran Umum dan Penyajian Data

A. Gambaran Umum
Untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan pembangunan nasional, yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.
Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Perumahan dan permukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati diri.
Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam pembangunan dan pemilikan, setiap pembangunan rumah hanya dapat dilakukan di atas tanah yang dimiliki berdasarkan hak-hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sistem penyediaan tanah untuk perumahan dan permukiman harus ditangani secara nasional karena tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat bertambah akan tetapi harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Proses penyediaannya harus dikelola dan dikendalikan oleh Pemerintah agar supaya penggunaan dan pemanfaatannya dapat menjangkau masyarakat secara adil dan merata tanpa menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial dalam proses bermukimnya masyarakat.
Untuk mewujudkan perumahan dan permukiman dalam rangka memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang dan sesuai dengan rencana tata ruang, suatu wilayah permukiman ditetapkan sebagai kawasan siap bangun yang dilengkapi jaringan prasarana primer dan sekunder lingkungan.
Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman mendorong dan memperkukuh demokrasi ekonomi serta memberikan kesempatan yang sama dan saling menunjang antara badan usaha milik negara, koperasi, dan swasta berdasarkan asas kekeluargaan.
Pembangunan di bidang perumahan dan permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan serta.
Di samping usaha meningkatkan pembangunan perumahan dan permukiman perlu diwujudkan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaannya.
Sejalan dengan peran serta masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan permukiman, Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dalam wujud pengaturan dan pembimbingan, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan dan kemudahan, penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait antara lain tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia serta peraturan perundang-undangan.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menjamin perlindungan hak-hak atas tanah yang dimiliki pemilik tanah, dalam pelepasan hak atas tanah didasarkan pada asas kesepakatan, memberikan landasan bagi setiap kegiatan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman untuk terjaminnya kepastian dan ketertiban hukum tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah. 1)

B. Penyajian Data
1. Bagaimana kaitan penataan ruang dengan pembangunan perumahan dan permukiman.
Berdasarkan UU No.24/1992, pengertian penataan ruang tidak terbatas pada dimensi perencanaan tata ruang saja, namun lebih dari itu termasuk dimensi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya, tata ruang sendiri merupakan wujud struktural pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
Didasarkan atas pengertian diatas, maka penataan ruang terdiri atas 3 (tiga) komponen utama, yakni : (a) perencanaan tata ruang, yang dibedakan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi, Kabupaten dan Kota, serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci ; (b) pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionaliasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan; dan (c) pengendalian pemanfaatan ruang, yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTR-nya.
Mengingat karakteristik penataan ruang terkait dengan ekosistem, maka upaya penataan ruang harus didekati secara sistem tanpa dibatasi oleh batas-batas kewilayahan dan sektor dengan dilandasi oleh 4 (empat) prinsip pokok penataan ruang yakni : (a) holistik dan terpadu, (b) keseimbangan kawasan hulu dan hilir, (c) keterpaduan penanganan secara lintas sektor dan lintas wilayah – dengan skala propinsi untuk keterpaduan lintas Kabupaten/Kota dan skala pulau untuk keterpaduan lintas propinsi, serta (d) pelibatan peran serta masyarakat mulai tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Rencana tata ruang wilayah (RTRW) – sebagai hasil perencanaan tata ruang – merupakan landasan pembangunan sektoral atau dengan kata lain, setiap bentuk pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor-sektor yang berkepentingan dan dampak merugikan pada masyarakat luas (externalities).
Didalam rencana tata ruang kawasan perkotaan sendiri, diatur alokasi pemanfaatan ruang untuk berbagai penggunaan (perumahan, perkantoran, perdagangan, ruang terbuka hijau, industri, sempadan sungai, dsb) berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, keserasian, keterbukaan (transparansi) dan efisiensi, agar tercipta kualitas permukiman yang layak huni (livable environment).
Untuk kawasan perkotaan, alokasi ruang untuk perumahan dan permukiman merupakan yang terbesar dibandingkan dengan alokasi untuk penggunaan lainnya. Lebih lanjut, seperti ditegaskan dalam PP No.80/1999 mengenai Kawasan Siap Bangun dan dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP) bahwa perumahan dan permukiman tidak dapat terpisahkan dari ruang yang harus dimanfaatkannya. Lingkup pembangunan perumahan dan permukiman senantiasa mencakup aspek penataan ruang dan aspek penyediaan prasarana dan sarana lingkungan (utilitas umum).
Dalam mendukung pelaksanaan UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah serta mewujudkan visi dan misi pembangunan perumahan dan permukiman yang tertuang dalam KSNPP, maka telah disiapkan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D). RP4D pada dasarnya merupakan alat operasional untuk mewujudkan kebijakan dan strategi perumahan dan permukiman tersebut. )
Mengingat pembangunan perumahan dan permukiman tidak dapat berdiri sendiri, sehingga perlu mendapatkan dukungan sektor ataupun stakeholders lainnya. Dalam kaitan tersebut, maka RP4D tersebut merupakan skenario koordinasi dan keterpaduan lintas sektoral terkait dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah. RP4D pun memuat pengaturan menyeluruh terhadap perencanaan dan pemrograman secara terpadu berbagai kegiatan lintas sektoral oleh stakeholders. Program terpadu tersebut mencakup pula program pengembangan kawasan (permukiman kumuh, pemugaran, pemukiman kembali, pemukiman baru) yang selaras dengan RTRW.

2. Mengapa prinsip keamanan bermukim dirasakan penting untuk dimajukan.
Mengapa prinsip keamanan bermukim dirasakan penting untuk dimajukan? Jawaban singkatnya adalah karena masih belum meluasnya rasa kepastian bagi semua warga negara untuk bermukim secara layak dan aman. Dalam istilah kebijakan pembangunan, belum ada akses yang memadai bagi seluruh warga masyarakat untuk bertempat tinggal dan melangsungkan kehidupan yang bermartabat. Masih ada kesenjangan yang jauh antara kebijakan dan peraturan di bidang perumahan dan permukiman, termasuk pertanahan (menjamin terpenuhinya kebutuhan tanah untuk bermukim), dengan implementasinya.
Kalangan masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dan kaum miskin kota yang tidak mampu memperoleh permukiman yang layak, dengan mudah terperosok ke lingkungan permukiman informal (liar) yang tidak aman dari penggusuran dan rentan pula dari bahaya bencana. Permukiman ini disebut sebagai permukiman informal yang tidak aman sekaligus merupakan cerminan kemiskinan kota. Sejalan dengan itu permukiman kumuh dan informal (liar) terus bertambah, seiring pula dengan penggusuran permukiman yang berkelanjutan.
Dari sebuah data lembaga PBB, sekitar 873 juta jiwa penduduk dunia tinggal di lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2000 dan akan bertambah sebanyak dua kali lipatnya diperkirakan sekitar 1,5 milyar pada tahun 2020. Berapa target yang realistis untuk dapat mengerem laju pertambahan penduduk permukiman kumuh tersebut? Sementara itu, Indonesia sendiri masih berkutat dengan pendataan permukiman kumuh yang ada dan bagaimana laju pertumbuhannya. Data sensus tahun 2000 sementara menyebutkan ada 47 ribu hektar permukiman kumuh yang tersebar di 10 ribu lokasi. Pertanyaannya, apa upaya yang harus dilakukan untuk merealisasikan target pengurangan permukiman kumuh/liar dan untuk mengurangi laju pertumbuhannya?
Permukiman kumuh dan informal (liar) yang terus bertambah inilah yang ditengarai sebagai cermin masih rendahnya dan belum ditegakkannya prinsip keamanan bermukim di tanah air. Permukiman kumuh dan liar adalah gambaran pola pembangunan yang masih abai terhadap pemenuhan kebutuhan kaum miskin yang menempati proporsi cukup besar. Pada awalnya, prinsip keamanan bermukim merupakan suatu ancangan internasional yang ditawarkan dalam merespon laju pertumbuhan permukiman kumuh dan informal di berbagai kota besar di negara-negara berkembang. Namun, meskipun telah secara luas dikaji di tingkat global (UN agencies) hingga disimpulkan merupakan isu strategis melalui mana banyak permasalahan dapat diselesaikan, konsep keamanan bermukim masih relatif baru di Indonesia. Meskipun demikian, dalam berbagai dokumen seperti agenda dan kerangka aksi global (agenda habitat, tujuan pembangunan millennium, dll) Indonesia telah turut meratifikasi prinsip keamanan bermukim ini. Masalahnya tinggal dalam sosialisasi dan upaya realisasinya yang belum kunjung tampak.
Dalam beberapa praktek penanganan permukiman di tanah air sebenarnya sudah ada contoh-contoh penerapan keamanan bermukim. Contohnya adalah ketika padatahun 2004 dikeluarkan SK Menteri PU yang memberi ijin tinggal sementara selama 2 tahun kepada warga pemukim kolong tol di Jakarta Utara. Namun sayangnya ijin tinggal sementara itu tidak diikuti dengan upaya penanganan yang memadai dari Kementerian Perumahan Rakyat dan PU Cipta Karya. Justru atas permintaan Gubernur DKI Jakarta tahun 2007, Menteri PU berikutnya mencabut SK ijin tinggal sementara itu, meskipun masalah permukiman informal (liar) belum ditangani.
Pada kasus-kasus lain, kebijakan atau penerbitan SK beberapa Walikota (Solo, Pekalongan, Blitar, dll) yang memberi ijin tinggal sementara juga telah memberi rasa aman bermukim, meskipun sementara. Tindakan beberapa pemimpin yang memiliki hati nurani tersebut telah berupaya mengerahkan kewenangan yang dimilikinya untuk memberi keamanan bermukim. Namun semuanya masih belum bisa meningkatkan keamanan bermukim warga secara terencana dengan baik, karena belum didukung kebijakan yang jelas dan terbangun dalam suatu kerangka peraturan, kelembagaan dan mekanisme-mekanisme penanganan yang efektif.
Merealisasikan prinsip keamanan bermukim adalah strategi kunci dalam penyediaan perumahan dan permukiman yang layak untuk seluruh rakyat. Untuk merealisasikan prinsip keamanan bermukim, diperlukan langkah-langkah strategis seperti:
1. Peningkatan kapasitas pemahaman dari berbagai kalangan terkait, untuk merespon adanya keragaman persepsi terhadap konsep keamanan bermukim dan terhadap tujuan penerapannya. Untuk itu diperlukan penyamaan persepsi mengenai pentingnya pengembangan Kebijakan untuk Peningkatan Akses Keamanan Bermukim melalui proses perumusan kebijakan, strategi, program dan rencana aksi yang semakin mantap secara partisipatif.
2. Pemetaan kondisi dari status bermukim yang beragam sebagai basis data untuk perumusan kebijakan dalam upaya peningkatan keamanan bermukim. Sebagai contoh, perkiraan 90% tanah di provinsi Riau memiliki status bermukim yang beragam namun semuanya berada di atas status tanah adat/ulayat. Contoh lain, perkiraan sebagian besar tanah dan rumah permukiman kumuh dan informal di Jakarta Utara memiliki status tanah dan rumah yang sangat beragam, namun semuanya berada di atas status HPL satu atau lebih lembaga negara. Kedua kasus ini adalah contoh dari keragaman status bermukim yang kondisinya sangat berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Kondisi yang berbeda-beda ini perlu dikenali dengan baik sebagai landasan upaya meningkatkan keamanan bermukim. Caranya? Keragaman status bermukim harus dijadikan dasar penyusunan kerangka status bermukim yang baru (bukan hanya status legal tanah)
3. Pemberdayaan permukiman informal (liar). Pembangunan perumahan secara informal lambat laun membentuk permukiman yang kumuh, tidak terencana dan dilengkapi prasarana dan sarana yang memadai. Permukiman kumuh dan informal bahkan bisa saja mendominasi proses perumahan kota. Untuk itu diperlukan upaya memahami permukiman informal ketimbang melakukan penggusuran yang tidak menyelesaikan masalah. Pertambahan kumuh dan informal tetap melaju, apalagi juga tidak menyelesaikan masalah warga yang digusur tersebut. Pemahaman terhadap permukiman informal memiliki potensi dalam penanggulangan kemiskinan kota karena sifatnya yang dikembangkan secara swadaya, partisipatif, dan sedikit investasi publik, memberi kontribusi persediaan rumah (housing stock) dan terjangkau oleh masyarakat miskin. Pemahaman dan pemberdayaan permukiman informal adalah langkah untuk meningkatkan akses keamanan bermukim. Sejalan dengan perlindungan hak perumahan warga, maka upaya pemberdayaan permukiman informal merupakan penanganan mendesak yang paling realistis dan rasional.
4. Mengembangkan secara kreatif kategori-kategori dan ragam status bermukim yang lebih cenderung pada peningkatan keamanan bermukim. Ini adalah strategi penanganan yang bersifat kuratif dan dalam jangka menengah bersifat transisional dengan tujuan untuk mengisi kesenjangan antara kerangka legal dan praktek yang ada. Contoh-contohnya adalah menetapkan kategori semi formal dan sub-kategori (informal) seperti SK Walikota tentang Ijin Tinggal, Surat Edaran Mendagri tentang Tenggat Tinggal, Hak Guna Tanah, Hak sewa tanah temporer, Hak guna tanah berbasis kelompok, Hak guna tanah berbasis data miskin, dan sebagainya.
5. Pengkajian kendala regulasi, kebijakan dan program dalam upaya formalisasi permukiman kumuh dan squatter sebagai strategi penanganan jangka panjang yang bersifat preventif dan bertujuan untuk melakukan reformasi terhadap kerangka regulasi yang ada, agar secara bertahap dapat berubah semakin baik dan lebih responsif terhadap keragaman status bermukim.
6. Rencana aksi sebagai langkah-langkah tindak lanjut, perlu disusun rancangan rencana aksi:
a. Rangkaian kegiatan FGD dan kampanye publik untuk penyamaan pemahaman prinsip keamanan bermukim dan pembangunan kepedulian publik (public awareness building) yang luas, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan pelaku-pelaku lainnya.
b. Studi dan pemetaan kondisi ragam status bermukim dengan keluaran basis data dan kerangka kategori status bermukim. Dalam rangka meningkatkan keamanan bermukim, maka kegiatan ini meliputi pula studi kondisi kehidupan kaum miskin kota dalam kaitan dengan status bermukim. Fokus studi diarahkan pada ragam pekerjaan, ragam pola penggunaan tanah dan bangunan, mobilitas bermukim dan status bermukim, persepsi keamanan bermukim dan prioritas pilihan status bermukim.
c. Percontohan penanganan permukiman informal (liar) melalui berbagai bentuk program percontohan pemukiman kembali (resettlement). Proyek percontohan dapat dilakukan di berbagai lokasi permukiman liar seperti di bantaran sungai, bantaran rel kereta api, di tanah negara maupun di tanah lembaga tertentu. Berbagai pola dan skenario dapat saja digunakan seperti skenario tetap di tempat (in situ resettlements) maupun relokasi (ex situ resettlements) maupun kombinasinya. Sejalan pula, berbagai ragam bentuk status bermukim yang lebih mendukung keamanan bermukim (strategi nomor 4) dikembangkan secara kreatif di dalam skema percontohan ini.
d. Peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan penanganan permukiman kumuh dan informal (liar) secara progresif terutama di tingkat kota (city-wide level) melalui unit-unit pemerintah daerah yang terkait. Pemberdayaan permukiman kumuh dan informal di tingkat kota perlu dilakukan secara terpadu dengan mengkaitkannya dengan peningkatan 3 kapasitas kunci:
1. Pengendalian permukiman informal (squatter control) termasuk kegiatan penataannya.
2. Pemukiman kembali (resettlement) yang mirip dengan pola transmigrasi, dan
3. Pengembangan kawasan permukiman/kota baru (kasiba-lisiba) yang dilekatkan dengan pengembangan kawasan-kawasan pusat pertumbuhan baru.

3. Kompleksitas Masalah Perumahan dan Permukiman Rakyat
Masalah perumahan tentunya dihadapi oleh semua orang dan semua pihak. Dalam kehidupan sehari-hari, masalah perumahan yang ada cukup beragam, tergantung dari para-pihak yang berkepentingan. Berbagai kelompok di masyarakat memiliki masalahnya sendiri yang berbeda-beda. Mulai dari kalangan pedagang, para pekerja industri, kalangan profesional, kelompok penglaju (commuter), para pegawai negeri, para prajurit dan polisi, dan sebagainya.
Masalah bagi keluarga-keluarga berpendapatan rendah adalah sulitnya menemukan tempat tinggal yang layak dan terjangkau di dekat tempat kerjanya, khususnya di perkotaan. Sedangkan bagi keluarga-keluarga miskin masalah yang dihadapi adalah tidak dijumpainya pilihan tempat tinggal yang aman dari penggusuran. Mereka juga menghadapi masalah pengusuran itu sendiri. Para pemuda menghadapi masalah sulitnya menemukan sebuah rumah mungil yang layak dan terjangkau sebagai tempat tinggal di masa magang sebagai keluarga baru. Para orangtua juga selalu risau melihat kenyataan sulitnya anak-anaknya memperoleh tempat tinggal setelah menikah, sehingga selalu berupaya mendapatkan uang yang banyak untuk membantu memenuhinya.
Masyarakat menghadapi masalah dan berupaya mengatasinya sendiri-sendiri dengan berbagai sumberdaya yang dimiliki dan berbagai cara yang dipandang memungkinkan, sesuai latar belakang budayanya masing-masing. Para orangtua yang mampu akan mengumpulkan uang dan membeli tanah yang banyak atau membelikan rumah untuk anak-anaknya yang telah menikah. Profesional muda bekerja keras dan menabung untuk bisa mendapatkan rumah. Para keluarga muda berpindah-pindah kontrakan hingga mampu memiliki rumah sendiri setelah beberapa masa yang tidak pasti lamanya. Keluarga-keluarga miskin yang kurang berpendidikan terperangkap ke dalam dunia informal perkotaan. Bagi mereka memperoleh tempat tinggal secara informal di bantaran sungai dan lahan yang tidak terawasi, adalah solusi. Di tengah ketidakberdayaannya menghadapi kehidupan kota yang serba formal, mereka tetap membayar meskipun secara informal. Yang pasti, mereka tidak mengerti arti kata formal dan informal.
Sebagai salah satu sektor publik, sektor perumahan rakyat di Indonesia menghadapi masalah yang kompleks. Perlu diperhatikan bahwa strategi menghadapi masalah yang kompleks jauh lebih penting dibanding merumuskan berbagai strategi penanganan berbagai masalah yang dipandang secara parsial. Perkembangan kebijakan perumahan di Indonesia hendaknya tidak menghasilkan kumpulan aksi yang involutif semata. Sebelum menyusun strategi menghadapi masalah yang kompleks, dan sebelum menentukan arah dan bentuk kebijakan perumahan yang mantap, perlu lebih dulu mengenal karakter dari sebuah masalah kebijakan yang kompleks.
Setidaknya ada tiga masalah mendasar yang saling terkait satu sama lainnya, yang memberi karakter masalah kompleks kebijakan perumahan. Masalah dasar pertama adalah masih kurangnya pemahaman akan sektor perumahan itu sendiri, terutama di kalangan pihak-pihak terkait pembuatan kebijakan. Masalah dasar kedua adalah masalah politik, yang terkait dengan masalah dasar pertama. Akibat belum berkembangnya pemahaman yang komprehensif, intervensi politik di bidang perumahan cenderung mengambil langkah-langkah praktis. Masalah dasar ketiga adalah masalah pengelolaan kebijakan yang memiliki kompleksitas tinggi. Adanya masalah dasar pemahaman dan politik praktis turut menambah kompleksitas proses pembuatan kebijakan perumahan.
Berbagai literatur kebijakan publik menggaris bawahi bahwa memahami permasalahan secara tepat merupakan kunci mengembangkan kebijakan publik yang efektif. Berbagai persoalan publik membutuhkan penanganan melalui kebijakan yang disusun di atas rumusan masalah yang tepat. Sebagai salah satu sektor publik, sektor perumahan rakyat juga membutuhkan perumusan masalah yang tepat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah justru sulitnya merumuskan masalah yang dihadapi di sektor perumahan rakyat.
Apa masalah perumahan rakyat yang dihadapi pemerintah? Yang pasti pemerintah bukanlah salah satu pihak seperti di atas. Meskipun demikian, di berbagai negara, peran pemerintah dalam bidang perumahan yang pertama-tama dikembangkan adalah untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi para pegawai negara, termasuk tentara dan polisi. Namun peran pemerintah tentunya bukan sebatas itu. Masalah perumahan yang dihadapi pemerintah pertama-tama didasarkan pada visi negara terhadap perumahan rakyatnya, yaitu merumahkan seluruh rakyatnya secara layak (housing the people rather than building the houses). Pemenuhan visi perumahan rakyat yang diamanatkan negara pada pemerintah ini berhadapan dengan ragam kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat seperti diatas. Inilah tantangan yang dihadapi pemerintah dan menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan publik. Bagaimana bentuk intervensi dan peran yang harus dikembangkan oleh pemerintah? Bagaimana kebijakan publik di bidang perumahan? Sejalan dengan ragam masalah di masyarakat, jawabannya adalah: tidak sederhana, kompleks.
Kekurangsiapan kota dengan sistem perencanaan dan pengelolaan kota yang tepat, dalam mengantisipasi pertambahan penduduk dengan berbagai motif dan keragaman, nampaknya menjadi penyebab utama yang memicu timbulnya permasalahan perumahan dan permukiman.
Secara sederhana permasalahan perumahan dan permukiman ini adalah tidak sesuainya jumlah hunian yang tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang akan menempatinya. Tetapi apa bila kita melihat lebih dalam lagi, pokok-pokok permasalahan dalam perumahan dan pemukiman ini sebenarnya adalah (Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Ir. Siswono Yudohusodo,…, Jakarta, 1991):

1. Kependudukan
Penduduk Indonesia yang selalu berkembang, merupakan faktor utama yang menyebabkan permasalahan perumahan dan permukiman ini selalu menjadi sorotan utama pihak pemerintah. Pesatnya angka pertambahan penduduk yang tidak sebanding dengan penyediaan sarana perumahan menyebabkan permasalahan ini semakin pelik dan serius. Permasalahan kependudukan dewasa ini tidak hanya menjadi isu pada kota-kota dipulau jawa, tetapi kota-kota dipulau lainpun sudah mulai memperlihatkan gejala yang hampir serupa. Meningkatnya arus urbanisasi serta semakin lebarnya jurang pemisah antara kota dan desa merupakan salah satu pemicu permasalahan kependudukan ini.

2. Tata ruang dan Pengembangan wilayah
Daerah perkotaan dan pedesaan merupakan satu kesatuan wilayah yang seharusnya menjadi perhatian khusus pihak yang berkepentingan dalam hal pembangunan ini, khususnya pembangunan perumahan dan permukiman. Seharusnya hal ini menjadi panduan untuk melaksanakan pemerataan dalam pembangunan antar keduanya. Tetapi yang kita temui dilapangan sekarang adalah semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan pada kota, sehingga daerah pedesaan semakin tertinggal. Pesatnya pembangunan perumahan diperkotaan banyak yang tidak sesuai dengan rencana umum tataruang kota, inilah yang menyebabkan keadaan perkotaan semakin hari semakin tidak jelas arah pengembangannya.

3. Pertanahan dan Prasarana
Pembangunan perumahan dan permukiman dalam skala besar akan selalu dihadapkan kepada masalah tanah, yang didaerah perkotaan menjadi semakin langka dan semakin mahal. Tidak sedikit yang kita jumpai areal pertanian yang disulap menjadi kawasan permukiman, hal ini terjadi karena ketersediaan tanah yang sangat terbatas sedangkan permintaan akan sarana hunian selalu meningkat setiap saatnya. Konsekuensi logis dari penggunaan tanah pertanian sebagai kawasan perumahan ini menyebabkan menurunnya angka produksi pangan serta rusaknya ekosistem lingkungan yang apabila dikaji lebih lanjut merupakan awal dari permasalahan lingkungan diperkotaan, seperti banjir, tanah longsor dan lain sebagainya.
Alternatif lain dalam menanggulangi permasalahan pertanahan di dalam kota ini adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas hunian didaerah pinggiran kota, yang relatif lebih murah harganya. Namun permasalahan baru muncul lagi disana, yaitu jarak antara tempat tinggal dan lokasi bekerja menjadi semakin jauh sehingga kota tumbuh menjadi tidak efisien dan terasa mahal bagi penghuninya.

4. Pembiayaan.
Permasalahan biaya merupakan salah satu point penting dalam pemecahan permasalahan perumahan dan permukiman ini. Secara mikro, hal ini disebabkan oleh kemampuan ekonomis masyarakat Indonesia untuk menjangkau harga rumah yang layak bagi mereka masih sangat susah sekali, karena sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah kebawah, sedangkan secara makro hal ini juga tidak terlepas dari kemampuan ekonomi nasional untuk mendukung pemecahan masalah perumahan secara menyeluruh.
Hal lain yang juga merupakan salah satu bentuk permasalahan pembiayaan ini adalah adanya kecenderungan meningkatnya biaya pembangunan, termasuk biaya pengadaan tanah yang tidak sebanding dengan kenaikan angka pendapatan masyarakat, sehingga standar untuk memenuhi kebutuhan akan hunian menjadi semakin tinggi.

5. Teknologi, Industri Bahan Bangunan dan Industri Jasa Konstruksi
Faktor lain yang juga merupakan pendukung yang ikut menentukan sukses atau tidaknya program pembangunan perumahan rakyat ini adalah produksi bahan bangunan dan distribusinya yang erat kaitannya dengan harga, jumlah dan mutu serta penguasaan akan teknologi pembangunan perumahan oleh masyarakat. Berdasarkan kepada tulisan dalam buku Rumah Untuk Seluruh Rakyat, mengatakan bahwa teknologi dan industri jasa konstruksi, khususnya untuk pembangunan perumahan sederhana belum banyak kemajuan yang ada.

6. Kelembagaan
Perangkat kelembagaan dibidang perumahan, merupakan satu kesatuan sistem kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan perumahan secara berencana, terarah dan perpadu, baik itu yang berfungsi sebagai pemegang kebijaksanaan, pembinaan dan pengaturan pada berbagai tingkat pemerintahan, maupun lembaga-lembaga pelaksana pembangunan di sektor pemerintah dan swasta.
Hal lain yang juga berhubungan dengan kelembagaan ini adalah pengembangan unsur-unsur pelaksana pembangunan yang harus lebih dikembangkan lagi, khususnya kelembagaan pada tingkat daerah, baik itu yang bersifat formal maupun non-formal yang dapat mendukung swadaya masyarakat dalam bidang perumahan dan permukiman.

7. Peran serta Masyarakat
Berdasarkan kepada kebijaksanaan dasar negara kita yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas perumahan yang layak, tetapi juga mempunyai peran serta dalam pengadaannya. Menurut kebijaksanaan ini dapat kita simpulkan bahwa pemenuhan pembangunan perumahan adalah tanggung jawab masyarakat sendiri, baik itu secara perorangan maupun secara bersama-sama, pada point ini peran pemerintah hanyalah sebagai pengatur, pembina dan membantu serta menciptakan iklim yang baik agar masyarakat dapat memenuhi sendiri kebutuhan akan perumahan mereka. Masyarakat bukanlah semata-mata objek pembangunan, tetapi merupakan subjek yang berperan aktif dalam pembangunan perumahan dan pemukiman.
Peran serta masyarakat akan dapat berlangsung lebih baik apabila sejak awal sudah ada perencanaan pembangunan, agar hasilnya sesuai dengan aspirasi, kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya dan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan, dengan demikian perumahan dan pemukiman dapat menciptakan suatu proses kemajuan sosial secara lebih nyata.

8. Peraturan Perundang-undangan
Peraturan dan perundang-undangan merupakan landasan hukum bagi penerapan berbagai kebijaksanaan dasar maupun kebijaksanaan pelaksanaan di bidang pemerintahan maupun bidang pembangunan.
Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perumahan telah mulai digagas dan dikeluarkan oleh pemerintah mulai dari periode pra-PELITA hingga saat sekarang. Namun hal ini belum dapat memberikan dampak yang cukup berarti dalam pembangunan perumahan, bahkan dalam banyak hal dikatakan hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan sekarang dan juga telah tertinggal dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan dewasa ini dan dimasa mendatang, sehingga pembaharuan dan penyempurnaan dirasakan sangat perlu dan penting.

9. Permasalahan lainnya
Menurut hasil sensus yang dilakukan pada tahun 1980, tercatat bahwa kira-kira 28 juta dari rumah yang ada, 5,8% merupakan rumah-rumah yang belum memenuhi syarat, baik itu yang ditinjau dari luasan rumahnya maupun kepadatan huniannya.
Kebutuhan akan hunian yang selalu meningkat dan juga disertai oleh faktor keterbatasan masyarakat dalam pemenuhannya, sehingga hal ini telah menyebabkan kecenderungan sarana hunian masyarakat menjadi pemukiman kumuh yang tidak mudah untuk dikendalikan.
Hal lain yang juga masih berhubungan dengan permasalahan ini adalah faktor sebaran penduduk Indonesia yang masih belum merata.
Secara garis besar hal-hal tersebut diatas merupakan isu-isu utama yang menyebabkan munculnya permasalahan perumahan dan permukiman di indonesia walaupun apabila ditinjau lebih cermat lagi, permasalahan perumahan dan permukiman yang terdapat di Indonesia bukanlah hal-hal tersebut diatas saja.
Dalam buku Perencanaan dan Pengembangan Perumahan yang ditulis oleh Suparno Sastra M dan Endy Marlina, disana juga dipaparkan beberapa kendala yang dihadapi mengenai permasalahan perumahan dan permukiman ini, yaitu:
1. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
2. Mengurangi kesenjangan pelayanan prasarana dan sarana antar tingkat golongan masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.
4. Penyediaan prasana dan sarana perumahan dan permukiman yang serasi dan berkelanjutan.
5. Pengelolaan pembangunan perumahan dan permukiman secara efektif dan efisien.
Apabila dilihat dalam kacamata yang lebih sederhana, sebenarnya inti dari permasalahan perumahan dan permukiman yang dihadapi oleh negara kita dewasa ini adalah fenomena pertumbuhan penduduk yang sangat pesat yang disertai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yang menyebabkan terus bertambahnya kebutuhan akan perumahan dan permukiman tersebut.

4. Dampak dari Perumahan dan Permukiman yang Tidak Terkelola Secara Merata
Dampak dari perumahan dan permukiman yang tidak terkelola secara merata adalah adanya kawasan perumahan yang kumuh atau liar. Stigmatisasi pembangunan perkotaan memposisikan kawasan dan lingkungan permukiman kumuh adalah penyakit kota. Kawasan dan lingkungan permukiman kumuh dianggap sebagai bagian wilayah kota yang sangat tidak produktif, kotor, tidak memiliki potensi, tidak efisien dan mengganggu estetika serta keindahan. Praktek pembangunan dan penataan kota acap kali diwarnai tindakan penggusuran, pengusiran maupun pemindahan paksa para penghuni kawasan lingkungan permukiman kumuh. Hal ini seolah merupakan solusi praktis penanganan masalah kumuh perkotaan. Hilangnya kawasan permukiman kumuh seolah merupakan prestasi bagi pembangunan kota.
Stigma negatif terhadap komunitas dan lingkungan permukiman kumuh pada hakekatnya mengingkari kesejarahan kota, sedangkan praktek penggusuran dan pengusiran merupakan praktek pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional, hak tradisional maupun hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga dan masyarakatnya. Pada sisi lain, stigmatisasi tersebut sekaligus menunjukkan adanya sindrom inferioritas di kalangan pengelola kebijakan dan pemerintahan, yakni berupa ketidakberdayaan dan rendahnya kapasitas dalam mengelola pembangunan dan penciptaan kesejahteraan rakyat.
Persoalan lebih mendasar dari stigmatisasi komunitas dan kawasan lingkungan permukiman kumuh, adalah bias sektoral pembangunan yang berorientasi pertumbuhan. Rumah hunian dan lingkungan permukiman merupakan bagian eksistensial bagi setiap manusia, sehingga praktek penggusuran dan pengusiran tersebut dapat dikatakan sebagai praktek dehumanisasi pembangunan.
Tidak teringkari bahwa kawasan dan lingkungan permukiman kumuh perkotaan berkembang di luar kendali kebijakan dan sistem penataan ruang kawasan perkotaan. Dalam banyak kasus masyarakat pemukim kawasan ini berhadapan dengan persoalan laten terkait dengan ketidakpastian status hukum penguasaan dan penggunaan lahan, menempati lahan yang dalam perspektif lingkungan dan pengelolaan kawasan tidak direkomendasikan sebagai daerah hunian sampai lahan publik. Tidak ayal jika tanah-tanah in-absensia, bantaran sungai, penyangga jalan kereta api, pemakaman umum dan kawasan sekitar pembuangan akhir sampah perkotaan dikerumuni gubug-gubug, rumah semi permanen dan kemudian juga rumah permanen.
Lingkungan permukiman kumuh tersebut miskin fasilitas umum dan dihuni para pekerja kota dalam berbagai sektor dan jenis pekerjaan. Di kawasan seperti ini kualitas lingkungan dan peri-kehidupan masyarakatnya buruk, sehingga mudah terjangkit berbagai persoalan penyakit endemik serta sarat masalah sosial dan kemiskinan. Konflik-konflik keagrariaan kota berkembang dan secara eksplosif muncul setiap saat. Persoalan yang terus mengendap dan laten menilik pada lemahnya penyelenggaraan hukum, perlindungan hak warga dan ketidakpastian serta inkonsistensi implementasi kebijakan penataan dan pengelolaan ruang kawasan.
BAB III
Analisis

Permasalahan perumahan dan permukiman memang merupakan problematika untuk negara-negara yang sedang berkembang, khususnya Indonesia yang merupakan salah satu negara didunia yang pada saat ini merupakan sebuah negara yang memiliki status sebagai negara yang sedang berkembang tersebut.
Melihat dari kebijakan-kebijakan serta perundang-undangan yang telah diusahakan oleh pemerintah kita sejak dari dahulunya, kita dapat menyimpulkan bahwa permasalahan perumahan dan permukiman ini merupakan salah satu topik yang selalu mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah diantara agenda-agenda lain yang semakin saja menggerogoti tiap sendi kehidupan bangsa ini.
Walaupun masih jauh dari yang diharapkan, tapi usaha tersebut sudah seharusnya mendapat perhatian yang serius juga dari masyarakatnya. Dengan kata lain permasalahan perumahan dan permukiman ini bukanlah semata-mata tanggung jawab dari pihak pemerintah belaka, melainkan yang sebenarnya dituntut lebih proaktif adalah kita sebagai masyarakatnya.
Berdasarkan kepada salah satu kebijaksaan pemerintah mengenai penanggulangan permasalahan perumahan dan permukiman yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat secara konsisten, terutama mereka yang secara sosial dan ekonomi berada di luar keterjangkauan / kemampuan mereka dalam hal pemenuhan kebutuhan akan fasilitas hunian ini. Maka pemerintah daerahlah yang dituntut tanggung jawab sosialnya untuk melakukan re-orientasi kebijakan pembangunannya dan melakukan PEMBERDAYAAN masyarakat dan PENINGKATAN KEMAMPUAN (Capacity Building) dari semua pelaku-pelaku kunci yang berkepentingan (stakeholders) yang ada pada daerah tersebut.
Salah satu hal yang selalu menjadi kendala dalam penanggulangan permasalahan perumahan dan permukiman ini adalah rendahnya kemampuan masyarakat untuk menjangkau harga rumah yang ditawarkan melalui pasar formal penyediaan perumahan.
Secara garis besar, pola pembangunan perumahan dapat dikategorikan menjadi 2 bantuk yang utama, yang pertama yaitu pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta sedangkan yang berikutnya yaitu pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri (swadaya masyarakat). Berdasarkan kepada data empiris yang diperoleh melalui web.akppi.org, yang ditulis oleh Sutan Hidayatsyah, Draft Panduan Penyusunan Program Pemampuan Pembangunan Perumahan dan Permukiman oleh Masyarakat, Ditjen Perumahan dan Permukiman Departemen Kimpraswil-2003, disana dinyatakan bahwa pihak pemerintah hanya mampu menyediakan lebih kurang 15% saja dari kebutuhan akan perumahan dan pemukiman masyarakat Indonesia, sedangkan yang 85% sisanya dipenuhi secara swadaya oleh masyarakat. Lebih lanjut lagi tulisan tersebut juga memaparkan bahwa > 65% dari pemberdayaan perumahan yang digiatkan oleh masyarakat tersebut terbentuk dari kreasi masyarakatnya secara swadaya.
Sebuah prestasi yang luar biasa pada saat pihak pemerintah mengalami kendala dalam hal pemenuhan sarana hunian bagi masyarakatnya, ternyata masyarakatnya dengan cara swadaya sudah mulai mencoba untuk melakukan inisiatif dalam pemenuhan kebutuhan akan sarana hunian mereka tersebut. Ciri-ciri dari pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah bersifat individual, menghasilkan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan dengan kemampuan ekonomi yang ala kadarnya. Rumah-rumah inilah yang tumbuh dan berkembang menjadi sebuah permukiman masyarakat yang berkembang secara sporadis dan biasanya memiliki pola pembangunan yang tidak teratur.
Hunian dan permukiman yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat ini biasanya kurang mendapat perhatian yang serius dari pihak pemerintah, lihat saja yang terjadi pada kota-kota besar, betapa banyaknya perumahan-perumahan masyarakat yang bermunculan pada tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh didirikan fasilitas hunian disana atau bahkan tumbuh pada daerah-daerah yang rawan bencana.
Permasalahan lain yang juga berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan fasilitas perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat ini adalah masyarakat tidak tahu atau bahkan tidak mengerti mengenai pola pengembangan kota, serta tidak adanya arahan-arahan yang jelas kepada masyarakatnya. Sehingga perumahan dan fasilitas hunian masyarakat tersebut banyak yang kita temui yang tidak memenuhi syarat-syarat sebuah permukiman yang sehat dan sesuai dengan pola pengembangan kota. Hal ini yang biasa kita kenal dengan istilah daerah slum pada daerah-daerah perkotaan atau kampung-kampung kumuh yang selalu menghiasi wajah-wajah kota kita dewasa ini.

Konsep Pembangunan dan Permukiman Swadaya
Bertitik tolak dari kebijakan pemerintah diatas, maka sudah seharusnya hal ini mendapat perhatian serius dari kalangan pihak pemerintah, karena secara langsung maupun tidak langsung perumahan dan permukiman merupakan infrastruktur kehidupan social dan ekonomi masyarakat.
Sebuah terobosan yang sangat besar manfaatnya apabila konsep pemukiman swadaya masyarakat ini berhasil digulirkan ditengah-tengah masyarakat, karena selain membantu pihak pemerintah juga dapat memberikan sebuah pembelajaran bagi masyarakatnya agar kegiatan ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Menurut Sutan Hidayatsyah, perumahan dan permukiman swadaya ini adalah perumahan atau pemukiman yang tumbuh secara bertahap diwujudkan dengan adanya pembangunan rumah-rumah yang dilakukan secara swadaya oleh perorangan, keluarga-keluarga atau kelompok baik untuk keperluan sendiri maupun keperluan lainnya.
Pola pembangunan secara swadaya ini biasanya dilakukan dalam periode waktu yang singkat (instant), dan dicirikan oleh adanya upaya pengadaan komponen-komponen produksi, misalnya: lahan, bahan bangunan, pembiayaan, tenaga kerja, rancang-bangun dan lain-lain yang dilakukan sendiri oleh masyarakat baik secara individu maupun secara berkelompok dan diperoleh melalui mekanisme pasar.
Beberapa alasan mengapa konsep ini menjadi penting adalah:
1. Pembangunan perumahan ini juga ditujukan sebagai upaya memperbaiki kondisi sebagian masyarakat yang tidak mempunyai posisi dan kekuatan tawar dalam pembangunan perumahan dan lebih jauh lagi adalah untuk mengurangi kemiskinan.
2. Agar pembangunan rumah dapat dilakukan secara lebih terjangkau dan mudah sesuai dengan aspirasi dan kemampuan masyarakat, sekaligus membantu masyarakat mewujudkan rumah dalam lingkungan yang layak huni (adequate).
3. Sedangkan dalam jangka panjangnya konsep ini bertujuan untuk mendorong suatu gerakan pembangunan perumahan dan permukiman secara mandiri, yang lebih terorganisir dan melembaga.
Konsep perumahan dan permukiman swadaya ini merupakan sebuah agenda besar yang melibatkan banyak sektor didalamnya, beberapa komponen yang merupakan tulang punggung dari program ini adalah:
1. Kelompok masyarakat sasaran.
Kelompok masyarakat sasaran adalah masyarakat yang tidak mempunyai akses pada sumberdaya strategis perumahan atau akses pada komponen-komponen produksi perumahan. Kelompok tersebut adalah kelompok masyarakat miskin, yang selama ini pengadaan perumahannya mensyaratkan subsidi dari pemerintah. Kelompok ini harus mampu mengorganisir dirinya baik atas prakarsa dari masyarakat sendiri maupun dengan bantuan pihak luar, untuk mengelola pembangunan perumahannya, sehingga subsidi yang diberikan pihak luar akan lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Pola pembangunan perumahan swadaya ini merupakan pola pembangunan yang partisipatif yang menggalang kerjasama dan sumber daya, baik dari sektor publik, sektor swasta, maupun dari komunitas sendiri.
2. Konsultan Pembangunan sebagai pendamping kelompok masyarakat.
Tujuan pendamping oleh consultan pembangunan adalah:
• merumuskan persoalan sendiri, mengambil sikap dan tindakan dalam menentukan masa depannya.
• mengorganisasi diri (individu) menjadi kelompok terorganisasi sehingga mampu menggalang potensi kelompok agar dapat mengakses sumber daya kunci diluar kelompok (seperti dana dan teknologi)
• menyelenggarakan pembangunan perumahan swadaya secara lebih efektif dan efisien (mencakup teknologi, dana dan manajemen)
3. Dinas/intansi di laingkungan pemerintah daerah.
Pemerintah Kota/Kabupaten perlu melakukan analisis terhadap kinerja manajemen dan birokrasinya untuk meningkatkan kemampuan SDM, organisasi dari institusi terkait, termasuk didalamnya kerjasama lintas institusi dan disiplin, khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya. Bahkan apabila diperlukan, pemerintah perlu melakukan penataan, penyempurnaan (restrukturisasi) atau pengembangan baru kelembagaan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pemampuan pembangunan perumahan oleh masyarakat. (Dinas Perumahan)
4. Para pihak terkait dan kelompok-kelompok peduli.
Pemerintah daerah perlu mengambil prakarsa (pro-aktif) untuk memobilisasi para pelaku, para pihak terkait (stakeholders) agar bersama-sama dapat mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk memampukan pola pembanguna perumahan dan permukiman secara swadaya.
Beberapa strategi yang mungkin dilakukan dalam pelaksanaan konsep perumahan dan permukiman swadaya ini diantaranya adalah:
1. Mendorong prakarsa mandiri masyarakat yang terbimbing, dengan partisipasi penuh dan bertanggung jawab, sehingga terarah dan sesuai dengan rencana maupun ketentuan-ketentuan pembangunan.
2. Memfasilitasi berbagai upaya dan prakarsa masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dalam pembangunan dan perbaikan perumahan / permukiman mereka.
3. Membangun berbagai jaringan sumberdaya strategis yang dapat diakses oleh masyarakat miskin untuk membangun perumahan dan permukimannya secara swadaya.
4. Meningkatkan kemampuan kelembagaan di masyarakat dan pemerintah daerah dengan terus melakukan berbagai investasi yang dapat menunjang kegiatan operasional, pembinaan, pengaturan dan pengendalian bagi pola pembangunan perumahan secara swadaya yang dilakukan oleh berbagai pelaku pembangunan sehingga diperoleh kinerja pembangunan yang optimal.

Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh
Penanganan perumahan dan permukiman kumuh, dalam rangka menata permukiman kota, menuntut pelaksanaan dalam berbagai bentuk pelayanan dan fasilitasi. Pertama, terkait dengan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau, tersedia dan terbuka akses warga miskin/kelompok berpenghasilan rendah terhadap sumberdaya keuangan (kredit/financing) untuk pemilikan rumah maupun pengembangan perumahan swadaya secara murah dan mudah.
Kedua, peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui bantuan prasarana dan sarana dasar permukiman, penyediaan sarana air bersih pada permukiman rawan air, penataan dan rehabilitasi permukiman kumuh, pemberdayaan masyarakat dalam rangka perkuatan kapasitas ekonomi dan perbaikan kehidupan sosial.
Ketiga, pelembagaan sistem penyelenggaraan untuk pengembangan perumahan dan permukiman dengan pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama.
Diperlukan arahan Sistem Manajemen Perkotaan Strategis untuk Penduduk Berpenghasilan Rendah. Suatu arahan bagi pembangunan kota yang berpihak kepada kepentingan rakyat, khususnya warga miskin dan komunitas berpenghasilan rendah, yakni dengan mempromosikan kota untuk semua orang.
Tanggung jawab Pemerintah selanjutnya adalah menyediakan layanan-layanan sosial yang melengkapi tempat tinggal sebuah komunitas di kota, dan di masyarakat. Ketersediaan uang (likuiditas) di pasar kemudian memacu tumbuhnya kesempatan investasi dengan tingkat pengembalian yang cukup baik dalam pembangunan yang masuk akal (sensible), dengan pertumbuhan yang jelas dan produk-produk yang konkrit, konstruksi rumah-rumah dan infrastruktur yang baru dan lebih baik, dalam tata kota yang terlayani dan dipandu oleh peraturan, dan dalam regenerasi wilayah-wilayah kota yang berkepadatan tinggi. Tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan lahan yang terlayani merupakan tanggung jawab Pemerintah, termasuk peraturan-peraturan tata kota dan komponen-komponen infrastruktur. Hal ini, digabungkan dengan kebijakan yang tepat untuk perbaikan kawasan kumuh merupakan dasar-dasar untuk mewujudkan perekonomian yang sukses. Di luar hal ini, sektor swasta dapat menyediakan sumber daya manajemen dan keuangan untuk menjamin solusi-solusi yang tepat biaya dan tepat waktu.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Permasalahan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman pada masyarakat Indonesia merupakan sebuah permasalahan yang penting dan akan selalu menjadi agenda setiap saatnya. Hal ini merupakan sebuah fenomena yang harus dihadapi oleh bangsa kita sebagai konsekuensi logis dari negara yang sedang berkembang.
Sebuah bukti nyata bahwa permasalahan ini merupakan sebuah permasalahan yang serius dan selalu mendapat perhatian khusus sejak dari dahulunya yaitu dengan selalu dimasukkannya agenda perumahan dan permukiman ini ditiap-tiap rencana pembangunan negara kita sejak dari dahulunya.
Penanggulangan permasalahan perumahan dan permukiman ini bukanlah semata-mata beban penuh dari pihak pemerintah yang notabene merupakan lembaga yang mengurus negara ini disetiap sendi kehidupannya. Satu hal yang harus menjadi perhatian penting bagi kita sebagai masyarakat adalah tindakan proaktif masyarakat merupakan salah satu solusi jawaban dalam penanggulangan permasalahan perumahan dan permukiman ini. Kita tidak selamanya harus berpangku tangan dalam melihat negara menyelesaikan permasalahan yang menimpa negara kita, tetapi kita juga bisa bahu membahu bersama pihak pemerintah untuk menanggulangi permasalahan yang kita hadapi bersama ini.
Mengutip dari tulian Ir. Djoko Kirmanto Dipl. HE, dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman, yang mengatakan bahwa beberapa prinsip yang sangat mungkin untuk diterapkan dalam menanggulangi permasalahan perumahan dan permukiman ini diantaranya adalah:
1. Perlunya komitmen dari para pelaku yang bersangkutan untuk selalu mengacu pada Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman dalam mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Perlunya penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang berorientasi pada kebijakan-kebijakan pemerintah.
3. Perlunya penyelengaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang
bersifat multi sektoral yang saling bersinergi melalui koordinasi lintas sektoral baik secara vertical maupun horizontal.
4. Perlunya pengembangan seluruh potensi sumber daya yang ada dengan pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman nasional.
Hal lain yang juga seharusnya muncul didalam masyarakat adalah terciptanya masyarakat yang mandiri dan berkemampuan memenuhi kebutuhan hunian yang layak dalam lingkungan yang sehat, tertib dan terencana dan juga terciptanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dari masyarakat setempat yang mampu menata lingkungan permukiman mereka serta yang paling penting adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Tidak hanya masyarakatnya saja, dilingkungan perkotaanpun seharusnya terjadi peningkatan juga seperti:
• Mencegah tumbuhnya lingkungan permukiman kumuh yang baru
• Meningkatkan / memperbaiki lingkungan permukiman kumuh yang ada
• Melestarikan / mengembangkan lingkungan permukiman yang sudah baik.

B. Saran-saran
1. Sebaiknya pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap perumahan dan permukiman rakyat yang memiliki penghasilan rendah.
2. Pemerintah lebih mempertegas perundang-undangan yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman agar masyarakat memiliki keamanan bermukim.
3. Sebaiknya pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan perumahan dan permukiman yang aman, merata, dan layak huni.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia .2007. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan yang Berkaitan dengan Penetapan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah. Jakarta: Bumi Bhakti Adhiguna.

Wasito, Hermawan. 1995. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1992
TENTANG
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa dalam rangka peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan dan kesejahteraan tersebut bagi setiap keluarga Indonesia, pembangunan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, berencana, dan berkesinambungan ;
c. bahwa peningkatan dan pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman dengan berbagai aspek permasalahannya perlu diupayakan sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan social budaya untuk mendukung ketahanan nasional, mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2476) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2611) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan, dan oleh karenanya dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai perumahan dan permukiman dalam undang-undang yang baru ;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga ;
2. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan ;
3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ;
4. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang,, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur ;
5. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
6. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, social dan budaya ;
7. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan ;
8. Kawasan siap bangun adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan, khusus untuk daerah khusus Ibu Kota Jakarta, rencana tata ruang lingkungannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ;
9. Lingkungan siap bangun adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang ;
10. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan ;
11. Konsolidasi tanah permukiman adalah upaya penataan kembali penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik tanah melalui usaha bersama untuk membangun lingkungan siap bangun dan menyediakan kaveling tanah matang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan Pemerintah daerah Tingkat II, Khusus untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta rencana tata ruangnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Pasal 2
(1) Lingkup pengaturan Undang-undang ini meliputi penataan dan pengelolaan perumahan dan permukiman, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
(2) Lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang menyangkut penataan perumahan meliputi kegiatan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, peremajaan, perluasan, pemeliharaan, dan pemanfaatannya.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup.
Pasal 4
Penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk :
a. memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat ;
b. mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur ;
c. memberikan arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional ;
d. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya.
BAB III
PERUMAHAN
Pasal 5
(1) Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
(2) Setiap warga negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
Pasal 6
(1) Kegiatan pembangunan rumah atau perumahan dilakukan oleh pemilik hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pembangunan rumah atau perumahan oleh bukan pemilik hak atas tanah dapat dilakukan atas persetujuan dari hak atas tanah dengan suatu perjanjian tertulis.
Pasal 7
(1) Setiap orang atau badan yang membangun rumah atau perumahan wajib :
a. mengikuti persyaratan teknis, ekologis dan administratif ;
b. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan ;
c. melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 8
Setiap pemilik rumah atau yang dikuasakan wajib :
a. memanfaatkan rumah sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya sebagai tempat tinggal atau hunian ;
b. mengelola dan memelihara rumah sebagaimana mestinya.
Pasal 9
Pemerintah dan badan-badan sosial atau keagamaan dapat menyelenggarakan pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan khusus dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang ini.
Pasal 10
Penghunian, pengelolaan dan pengalihan status dan hak atas rumah yang dikuasai Negara diatur dengan peraturan Pemerintah.
Pasal 11
(1) Pemerintah melakukan pendataan rumah untuk menyusun kebijaksanaan di bidang perumahan dan permukiman.
(2) Tata cara pendataan rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 12
(1) Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik.
(2) Penghunian sebagaimana dimaksud dalam (1), dilakukan baik dengan cara sewa-menyewa maupun dengan cara bukan sewa-menyewa.
(3) Penghunian rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan baik dengan cara sewa –menyewa dilakukan dengan perjanjian tertulis, sedangkan penghunian rumah dengan cara bukan sewa-menyewa dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis.
(4) Pihak penyewa wajib menaati berakhirnya batas waktu sesuai dengan perjanjian tertulis.
(5) Dalam hal penyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak bersedia meninggalkan rumah yang disewa sesuai dengan batas waktu yang disepakati dalam perjanjian tertulis, penghunian dinyatakan tidak sah atau tanpa hak dan pemilik rumah dapat meminta bantuan instansi pemerintah yang berwenang untuk menertibkannya.
(6) Sewa-menyewa rumah dengan perjanjian tidak tertulis atau tertulis tanpa batas waktu yang telah berlangsung sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan telah berakhir dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah berlakunya undang-undang ini.
(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 13
(1) Pemerintah mengendalikan harga sewa rumah yang dibangun dengan memperoleh kemudahan dari pemerintah.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 14
Sengketa yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan rumah diselesaikan melalui badan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal 15
(1) Pemilikan rumah dapat dijadikan jaminan utang.
(2) a. Pembebanan fidusia atas rumah dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
b. Pembebanan hipotek atas rumah beserta tanah yang haknya dimiliki pihak yang sama dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Pasal 16
(1) Pemilikan rumah dapat beralih dan dialihkan dengan cara pewarisan atau dengan cara pemindahan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pemindahan pemilikan rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta otentik.
Pasal 17
Peralihan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PERMUKIMAN
Pasal 18
(1) Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap.
(2) Pembangunan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk :
a. menciptakan kawasan permukiman yang tersusun atas satuan-satuan lingkungan permukiman ;
b. mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang telah ada di dalam atau di sekitarnya.
(3) Satuan-satuan lingkungan permukiman satu dengan yang lain saling dihubungkan oleh jaringan transportasi sesuai dengan kebutuhan dengan kawasan lain yang memberikan berbagai pelayanan dan kesempatan kerja.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dilaksanakan sesuai rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan.
Pasal 19
(1) Untuk mewujudkan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemerintah daerah menetapkan satu bagian atau lebih dari kawasan permukiman menurut rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai kawasan siap bangun.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi penyediaan :
a. rencana tata ruang yang rinci ;
b. data mengenai luas, batas, dan pemilikan tanah ;
c. Jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan.
(3) Program pembangunan daerah dan program pembangunan sektor mengenai prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum sebagian diarahkan untuk mendukung terwujudnya kawasan siap bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 20
(1) Pengelolaan kawasan siap bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah.
(2) Penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan / atau badan lain yang dibentuk oleh pemerintah yang ditugasi untuk itu.
(3) Pembentukan badan lain serta penunjukan badan usaha milik negara dan / atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
(4) Dalam menyelenggarakan pengelolaan kawasan siap bangun, badan usaha milik negara atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam (2) dan ayat (3) dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan badan-badan usaha swasta dibidang pembangunan perumahan.
(5) Persyaratan dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.
(6) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak menghilangkan wewenang dan tanggung jawab badan usaha milik negara atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Pasal 21
(1) Penyelenggaraan, pengelolaan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri yang bukan dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah, dilakukan oleh badan usaha dibidang pembangunan perumahan yang ditunjuk pemerintah.
(2) Tata cara penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 22
(1) Di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan siap bangun pemerintah memberikan penyuluhan dan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat pemilik tanah sehingga bersedia dan mampu melakukan konsolidasi tanah dalam rangka penyediaan kaveling tanah matang.
(2) Pelepasan hak atas tanah di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan siap bangun hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pemilik tanah yang bersangkutan.
(3) Pelepasan hak atas tanah di lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri yang bukan hasil konsolidasi tanah oleh masyarakat pemilik tanah, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik hak atas tanah.
(4) Pelepasan hak atas tanah di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan siap bangun yang belum berwujud kaveling tanah matang, hanya dapat dilakukan kepada pemerintah melalui badan-badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
(5) Tata cara pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 23
Pembangunan perumahan yang dilakukan badan usaha di bidang pembangunan perumahan dilakukan hanya di kawasan siap bangun atau di lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri.

Pasal 24
Dalam membangun lingkungan siap bangun selain memenuhi ketentuan pada Pasal 7, badan usaha di bidang pembangunan perumahan wajib :
a. melakukan pematangan tanah, penataan penggunaan tanah, penataan penguasaan tanah, dan penataan pemilikan tanah dalam rangka penyediaan kaveling tanah matang ;
b. membangun jaringan prasarana lingkungan mendahului kegiatan membangun rumah, memelihara dan mengelolanya sampai dengan pengesahan dan penyerahannya kepada pemerintah daerah ;
c. mengkoordinasikan penyelenggaraan persediaan utilitas umum ;
d. membantu masyarakat pemilik tanah yang tidak berkeinginan melepaskan hak atas tanah di dalam atau sekitarnya dalam melakukan konsolidasi tanah ;
e. melakukan penghijauan lingkungan
f. menyediakan tanah untuk sarana lingkungan ;
g. membangun rumah.
Pasal 25
(1) Pembangunan lingkungan siap bangun yang dilakukan masyarakat pemilik tanah melalui konsolidasi tanah dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 7, dapat dilakukan secara bertahap yang meliputi kegiatan-kegiatan :
a. pematangan tanah ;
b. penataan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah ;
c. penyediaan prasarana lingkungan ;
d. penghijauan lingkungan ;
e. pengadaan tanah untuk sarana lingkungan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 26
(1) Badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang membangun lingkungan siap bangun dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.
(2) Dengan memperhatikan kesatuan Pasal 24, sesuai dengan kebutuhan setempat, badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang membangun lingkungan siap bangun dapat menjual kaveling tanah matang ukuran kecil dan sedang tanpa rumah.
(3) Kaveling tanah matang ukuran kecil, sedang, menengah, dan besar hasil upaya konsolidasi tanah milik masyarakat dapat diperjual belikan tanpa rumah.
Pasal 27
(1) Pemerintah memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas permukiman.
(2) Peningkatan kualitas permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa kegiatan-kegiatan :
a. perbaikan atau pemugaran ;
b. peremajaan
c. pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.
(3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 28
(1) Pemerintah daerah dapat menetapkan suatu lingkungan permukiman sebagai permukiman kumuh yang tidak layak huni.
(2) Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat, langkah-langkah pelaksanaan program peremajaan lingkungan kumuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penghuni.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 29
(1) Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau dalam bentuk usaha bersama.
BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 30
(1) Pemerintah melakukan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman dalam bentuk pengaturan dan pembimbingan, pemberian bantuan dan kemudahan, penelitian dan pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.
(2) Pemerintah melakukan pembinaan badan usaha di bidang perumahan dan permukiman.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 31
Pembangunan perumahan dan permukiman diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan yang menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait serta rencana, program dan prioritas pembangunan perumahan dan permukiman.
Pasal 32
(1) Penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman diselenggarakan dengan :
a. penggunaan tanah yang langsung dikuasai negara;
b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah ;
c. pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
(2) Tata cara penggunaan tanah yang langsung dikuasai negara dan tata cara konsolidasi tanah oleh pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a dan b diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 33
(1) Untuk memberikan bantuan dan / atau kemudahan kepada masyarakat dalam membangun rumah sendiri atau memiliki rumah, pemerintah melakukan upaya pemupukan dana.
(2) Bantuan dan / atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa kredit perumahan.
Pasal 34
Pemerintah memberikan pembinaan agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman selalu memanfaatkan teknik dan teknologi, industri bahan bangunan, jasa konstruksi, rekayasa dan rancang bangun yang tepat guna dan serasi dengan lingkungan.

Pasal 35
(1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36
(1) Setiap orang atau badan yang sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap orang karena kelalaiannya mengakibatkan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan / atau dengan setinggi-tinginya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(3) Setiap badan karena kelalaiannya mengakibatkan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 24, pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan / atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(4) Setiap orang atau badan dengan sengaja melanggar dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan dana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan / atau denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Pasal 37
Setiap orang atau badan dengan sengaja melanggar ketentuan harga tertinggi sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38
Penerapan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memenuhi ketentuan Undang-undang ini.
Pasal 39
Jika kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 tidak dipenuhi oleh suatu badan usaha di bidang pembangunan perumahan dan permukiman, maka izin usaha badan tersebut dicabut.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan di bidang perumahan dan permukiman yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti atau diubah berdasarkan Undang-undang ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2476) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 2611) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 42
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd
S O E H A R T O

________________________________________

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: