Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Keberadaan HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) dalam kehidupan manusia dan dalam hubungan pergaulan internasional antarnegara yang saling bergantung tidak dapat dielakkan. HaKI juga merupakan sesuatu yang given dan inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang mengarah ke masyarakat industri.

Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu. Begitu pula dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HaKI. Ironisnya, ketika masyarakat mendengar kata paten maka biasanya yang tersirat di benak dan pikiran mereka adalah sesuatu yang prestisius.

Dengan asumsi tentu penemu atau pemilik paten orangnya jenius, padahal tidak demikian karena ada beberapa teknologi yang justru penemunya tidak tamat SD. Yang memprihatinkan di perguruan tinggi banyak dijumpai dosen dan mahasiswa yang tidak mengenal seluk-beluk HaKI, apalagi suatu inovasi temuan baru (new invention).

Untuk mengurai masalah paten, sejak Indonesia menandatangani persetujuan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) di Marrakesh pada 14 April 1994, dengan sendirinya memiliki keterikatan dan kewajiban untuk menjalankan persetujuan tersebut.


Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan persetujuan ini, sejak 1997 Indonesia memiliki tiga undang-undang bidang HaKI, yaitu UU tentang Hak Cipta, UU tentang Merk, dan UU tentang Paten. Dan dengan diundangkannya ketiga paket UU tentang HaKI tersebut, sistem penegakan HaKI di Indonesia mulai terbentuk.

Meningkatnya permohonan pendaftaran HaKI hingga saat ini, secara umum menunjukkan perkembangan HaKI di Indonesia cukup menggembirakan. Di bidang hak cipta, dari tahun 1993 sampai 2003, telah masuk lebih dari 23.008 permohonan pendaftaran karya cipta.  Jumlah karya cipta yang dilindungi lebih dari itu sebab berdasarkan UU tentang Hak Cipta, hak cipta lahir tidak karena pendaftaran. Untuk paten, dalam kurun yang sama tercatat 25.134 permohonan paten dan dari jumlah tersebut telah diberikan 6.286 paten (Ditjen HKI, 2005).

Sebagai koreksi diri, perlu diberikan catatan tentang masih rendahnya permohonan paten yang diajukan para inventor nasional. Jika dievaluasi, mungkin para inventor atau penemu tidak mengerti prosedur dan mekanisme pengurusan usulan paten.

Atau, sudah tahu tetapi justru enggan mengurus karena dianggap terlalu rebyek dengan alasan butuh biaya, rumitnya membuat deskripsi dalam bahasa hukum paten, sehingga mereka menyimpulkan paten tidak terlalu ada manfaatnya. Kalau para peneliti dan masyarakat dikebiri dengan paradigma semacam ini, maka tak ayal akan terjadi quo vadis (mau kemana) perkembangan HaKI di Indonesia. Sebaliknya kita harus menghargai dan mencontoh tokoh seperti Pak Minto dari Madiun sebagai penemu energi surya. Beliau bukan dari akademisi tetapi dari kalangan masyarakat biasa yang justru memberi teladan bagi bangsa untuk menjelajah tantangan inovatif.

Rendahnya permohonan pendaftaran paten di Indonesia ini disebabkan paling tidak dua hal, yakni bangsa Indonesia memang bukan bangsa inovator dan informasi tentang paten sangat minim. Dari dua kemungkinan tersebut, rasanya sangat tidak mungkin bangsa Indonesia tidak kreatif dan inovatif. Hanya, mereka tidak mematenkan penemuannya tersebut. Sekarang kita tinggal gigit jari menyesal karena tempe sebagai temuan anak negeri ternyata telah dimiliki patennya oleh Jepang. Dengan demikian kemungkinan kedualah yang menjadi penyebab minimnya permohonan pendaftaran paten di Indonesia.

Memang tak banyak informasi bagi masyarakat termasuk para inovator. Mereka kurang mengetahui temuan apa saja yang sudah dipatenkan dan bagaimana cara mematenkan temuannya.
Bayangkan, karena minimnya informasi, seorang inovator berani melakukan penelitian atas suatu alat tertentu dengan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar.

Apa yang terjadi? Karena si peneliti tidak melakukan searching terlebih dahulu, ternyata alat tersebut sudah dipatenkan di negara lain, maka praktik semacam ini sebagai trial and error yang mubazir karena percobaan penelitian yang ngawur.

Ada anggapan bahwa perlindungan HaKI bertentangan dengan perlindungan usaha nasional terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Walaupun anggapan ini tidak seluruhnya salah, namun dari pemikiran positif bahwa penerapan HaKI diharapkan akan membantu UKM untuk mengamankan hasil-hasil inovasi dan penemuannya walaupun sifatnya hanya paten sederhana.

Pengalaman menunjukkan banyak hasil UKM dari negeri kita dipatenkan oleh negara lain seperti batik oleh Jepang, belum lagi wayang kulit, Tari Bali, dan lain-lain. Padahal yang tertera dalam UU No 12 Tahun 1997 tentang perubahan UU No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, menunjukkan tanpa didaftarkan pun hak cipta merupakan hak intelektual dari pembuat.

Sosialisasi mengenai kegunaan paten, prosedur pendaftaran, informasi paten yang telah ada diharapkan akan banyak membantu peneliti dan perekayasa agar dapat menciptakan penemuan-penemuan baru tanpa mengulang penemuan yang telah ada atau soft copy.

Untuk mencapai hasil penemuan dibutuhkan biaya yang cukup besar. Dengan mengetahui penemuan yang telah ada, maka kita tidak perlu lagi mengulang penelitian yang telah ada patennya. Sebagai ide, kita bisa melihat kondisi dunia yang sedang krisis BBM dan listrik, maka kreativitas dapat digali melalui temuan energi terbarukan guna mengganti energi minyak bumi.

Pendaftaran HaKI berada di bawah wewenang Departemen Kehakiman dan HAM, namun sosialisasi mengenai prosedur dan persyaratan HaKI berada pada lembaga maupun departemen teknis pemerintah. Kenyataannya lembaga yang melakukan sosialisasi HaKI belum berjalan optimal, terutama hal ini berkaitan dengan peranan perguruan tinggi.

Pembangunan pusat informasi paten diperlukan untuk memberikan informasi aktual terhadap paten yang telah ada serta prosedur pendaftaran paten baru. Sosialisasi pentingnya HaKI khususnya paten akan sangat berguna bila lebih dini diperkenalkan pada jenjang pendidikan lebih rendah seperti SMA dan perguruan tinggi.
Dalam hal ini, peranan sentra HaKI di perguruan tinggi harus ada dan proaktif. Sedangkan LIPI dan BPPT dapat dijadikan suatu lembaga pusat informasi paten agar dapat mempercepat pemasyarakatan paten di Indonesia.

Bagaimanapun strategi sosialisasi penerapan HaKI sangat diperlukan guna memuluskan jalan Indonesia agar diterima masyarakat internasional. Hal ini akan menepis anggapan Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak mengindahkan HaKI. Pada akhirnya investor tidak akan ragu menanamkan investasinya di Indonesia, karena mereka merasa miliknya terlindungi. Oleh karena itu sinergi antara penegakan hukum paten, sistem informasi HaKI, dan sosialisasi masalah hak paten secara terpadu, pada akhirnya akan membawa bangsa Indonesia kepada kehidupan yang lebih beradab, yang menghormati hasil karya cipta orang lain.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: