Posts Tagged ‘ Sejarah Hukum Pidana ’

Kejahatan Internasional ditijau Dari segi kejahatan perang

A. Ruang Lingkup Pembahasan Hukum Pidana Internasional
Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subyek-subyek hukumnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan definisi ini dapatlah disimpulkan adanya 4 unsur yang secara terpadu atau saling kait antara satu dengan lainnya, yaitu:
1. Hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum,
2. Hal atau obyek yang diaturnya yaitu kejahatan atau tindak pidana internasional,
3. Subyek-subyek hukumnya yaitu pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan atau tindak pidana internasional,
4. Adanya suatu tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh hukum pidana internasional itu sendiri.
Istilah hukum pidana internasional sudah menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. Istilah ini menunjukkan bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum tersebut benar-benar internasional, jadi bukan nasional ataupun domestik. Kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang benar-benar internasional adalah kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional yang substansinya (baik langsung ataupun tidak langsung) mengatur tentang kejahatan internasional. Sebagai contohnya, Konvensi tentang Genosida (Genocide Convention) 1948, Konvensi tentang Apartheid 1973, konvensi-konvensi tentang terorisme, seperti Konvensi Eropa tentang Pemberantasan Terorisme 1977, dan lain-lain.
Sedangkan istilah kejahatan internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional, atau yang lintas batas Negara, atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih Negara. Kejahatan-kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional adalah kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam konvensi-konvensi seperti genosida, apartheid, terorisme, dan lain-lain.
Lingkup pembahasan hukum pidana internasional meliputi empat objek studi sebagai berikut:
1. Tindak pidana internasional sejarah perkembangan, konsepsi, dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan erat dengan tindak pidana internasional.
2. Masalah yurisdiksi kriminil atas tindak pidana internasional.
3. Prosedur penegakan hukum pidana internasional termasuk masalah perkembangan kerjasama bilateral dan multilateral di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana internasional.
4. Instrumen penegakan hukum pidana internasional perkembangan masalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.
Ada beberapa kasus kejahatan internasional yang jika dilihat dari segi tempat terjadinya adalah di dalam wilayah suatu Negara, semua pelakunya maupun korbannya adalah warga Negara dari Negara yang bersangkutan. Demikian juga korban berupa harta benda seluruhnya milik dari Negara atau warga Negara tersebut, jadi secara fisik dan kasat mata sama sekali tidak ada dimensi internasionalnya. Akan tetapi karena peristiwanya sedemikian rupa sifatnya, misalnya para korban yang jumlahnya demikian banyaknya dan adalah orang-orang yang tidak berdosa dan tidak tahu menahu masalahnya, serta sama sekali tidak ada hubungannya dengan motif, maksud, maupun tujuan dari si pelakunya, masyarakat internasional baik Negara-negara maupun orang perorangan dari pelbagai Negara tanpa memandang perbedaan-perbedaan agama atau kepercayaan, etnis, paham politik, bahasa, dan perbedaan-perbedaan lainnya, secara spontan memberikan reaksi keras atas peristiwa tersebut, dengan mengecam dan mengutuknya sebagai tindakan biadab, tidak berperikemanusiaan.
Pada hakikatnta semua itu menunjukkan bahwa masyarakat internasional tidak dapat membenarkan perbuatan seperti itu, apapun motif, maksud, ataupun tujuannya, sebab bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan universal, kesadaran hukum, dan rasa keadilan umat manusia.
Sebagai contoh adalah peristiwa perang saudara di ex-Yugoslavia yang telah menimbulkan korban-korban manusia tak berdosa di luar batas-batas perikemanusiaan yang terjadi selama masa akhir dasawarsa delapan puluhan dan awal Sembilan puluhan. Demikian juga peristiwa yang hampir sama terjadi di Rwanda pada kurun waktu awal dasawarsa akhir enam puluhan dan awal sampai akhir tujuh puluhan, peristiwa yang sama terjadi di Kamboja dalam suatu perang saudara antara faksi-faksi yang berpengaruh di Kamboja. Kejahatan-kejahatan semacam ini, antara lain kejahatan genosida (genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat (gross violation of human rights), dan kejahatan perang (war crimes).

B. Beberapa Kejahatan Internasional ditinjau dari Segi Kejahatan Perang
• Masalah Kamboja
Invasi (serbuan) Vietnam ke Kamboja pada tahun 1978 segera menarik perhatian dunia. Negara-negara barat yang dipelopori oleh Amerika Serikat mengutuk invasi Vietnam tersebut, sedangkan Negara-negara Blok Timur yang dipelopori oleh Uni Soviet mendukung sikap Vietnam itu.
Sikap Vietnam juga dikecam keras oleh Negara-negara ASEAN. Para Menlu ASEAN mengeluarkan suatu komunike bersama tanggal 7 Januari 1979 di Jakarta. Dalam komunike itu dinyatakan bahwa ASEAN mengutuk invasi bersenjata Vietnam ke Kamboja, serta menegaskan hak-hak rakyat Kamboja untuk menentukan masa depannya yang terbebas dari campur tangan pihak luar dan menyerukan penarikan pasukan asing dari Kamboja.
Pernyataan ASEAN itu ditolak oleh Vietnam. Penolakan itu mengakibatkan munculnya sikap pro dan kontra , yang diikuti oleh pernyataan-pernhyataan perang yang muncul hampir di seluruh wilayah Kamboja. Suara ASEAN yang diwakili oelh Perdana Menteri Singapura Siunathamby Rajaratnam menyatakan bahwa ASEAN sebagai organisasi regional yang anti terhadap komunis, tetapi bukan bertujuan menghancurkan Vietnam. ASEAN hanya menginginkan agar Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja, tanpa syrat apa pun. Selanjutnya, ASEAN bersedia menerima segala keputusan rakyat Kamboja, apakah mereka memilih Heng Samrin yang berkuasa atas dukungan Vietnam atau memilih Pol Pot yang didukung rezim Khmer.
Masalah Kamboja kemudian menjadi kompleks akibat campur tangan pihak-pihak tertentu, seperti RRC dan Amerika Serikat. Untuk memecahkan masalah Kamboja, pada bulan Juli 1988 di Istana Bogor (Indonesia), berkumpul berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelesaian masalah Kamboja. Prakarsa itu dikenal dengan Jakarta Informal Meeting (JIM). Pada bulan Februari 1989, pertemuan itu dilanjutkan dengan mengadakan JIM II. Pertemuan itu berhasil menemukan dua masalah yang dianggap penting dalam penyelesaian masalah Kamboja, yaitu:
1. Penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja akan dilaksanakan dalam kaitannya dengan penyelesaian politik menyeluruh. Vietnam mulai memberikan janji dan bersedia menarik pasukannya dari Kamboja.
2. Muncul upaya untuk mencegah kembalinya rezim Pol Pot, yang semasa berkuasa di Kamboja telah melakukan pembantaian keji terhadap sekitar sejuta rakyat.
Upaya menyelesaikan konflik Kamboja mulai memasuki tingkat internasional, yaitu dengan mengambil tempat di Paris. Dalam konferensi ini hadir wakil dari 20 negara, termasuk ASEAN dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Konferensi ini disebut dengan ICK (Internasional Conference on Kampuchea atau Konferensi Internasional mengenai Kamboja). KOnferensi berlangsung tanggal 30-31 Juli 1989. ICK diharapkan mampu membentuk sebuah badan yang mengawasi penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan melakukan perjanjijan perdamaian.
Perjalanan panjang upaya penyelesaian masalah Kamboja akhirnya menemui titik harapan perdamaian. Pada tahun 1991, pasukan perdamaian PBB memprakarsai gencatan senjata pihak-pihak yang bertikai. Pada tahun itu juga Pangeran Norodom Sihanouk diangkat sebagai kepala Negara. Pada tahun itu juga diadakan pemilihan umum. Dalam pimilihan umum itu, Norodom Ranariddh dan Hun Sen terpilih sebagai perdana menteri.

• Perpecahan Negara Yugoslavia
Ketika Yugoslavia dibentuk sebagai Negara sosialis oleh Joseph Broz Tito, terdapat unsure-unsur yang berbeda dalam kehidupan setiap masyarakatnya. Yugoslavia terdiri dari berbagai suku bangsa dan golongan, sehingga ketika system dan rezim komunis dihapuskan muncul golongan-golongan yang saling bertentangan. Dalam Negara federasi Yugoslavia tersebut terdapat enam kelompok etnis, yaitu etnis Serbia, Kroasia, Slovenia, Montenegro, Macedonia, dan Bosnia.
Konflik yang terjadi dewasa ini sebenranya merupakan kelanjutan dari konflik yang sudah pernah terjadi pada Perang Dunia II, ketika etnis Serbia pernah membantu Rusia melawan Jerman yang dibantu oleh etnis Kroasia. Selain faktor tersebut, faktor lain yang turut memperkeruh konflik adalah perbedaan agama dan budaya. Perang saudara di Yugoslavia tidak dapat dihindarkan lagi. Kroasia dan Slovenia memproklamasikan kemerdekaan mereka pada tanggal 25 Juni 1991. Slovenia dan Kroasia masih tetap mau menerima status Konfederasi Yugoslavia yang longgar. Akan tetapi, Serbia menolak pandangan tersebut.
Milosevic memberikan pernyataan agar bentuk konfederasi tidak dilaksanakan di Yugoslavia, karena bentuk konfederasi akan membubarkan Negara Yugoslavia. Untuk menghindari konflik di Yugoslavia, Macedonia dan Bosnia-Herzegovina mencoba menjadi penengah yang baik. Menurut mereka, Yugoslavia sebaiknya menjadi Masyarakat Republik Yugoslavia (Uni Republic Yugoslavia atau Uni Negara-negara Yugoslavia).
Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1992 pertentangan-pertentangan yang terjadi di Yugoslavia diwarnai oleh pertentangan antara Serbia dan Bosnia-Herzegovina. Ketika Bosnia-Herzegovina memproklamasikan kemerdekaannya pada bulan Maret 1992, pasukan Yugoslavia segera menyerbu Bosnia-Herzegovina. Pertikaian tidak bisa dihindarkan lagi. Ribuan orang Muslim Bosnia terbunuh dalam konflik dengan Serbia. Serbia juga telah melakukan pengeboman atas Sarajevo, ibu kota Bosnia-Herzegovina. Tindakan Serbia tersebut menarik perhatian dunia internasional.
PBB meminta agar tentara Serbia segera segera ditarik dari Bosnia. NATO berkali-kali mengancam akan melakukan serangan terhadap Serbia. PBB memutuskan melakukan blockade ekonomi terhadap Yugoslavia. Persengketaan antara Serbia dan Bosnia-Herzegovina hingga saat ini sudah diselesaikan secara tuntas. Permasalahan di bekas Negara Yugoslavia itu kemudian mereda setelah pihak-pihak yang bertikai (Serbia, Kroasia, dan Bosnia) menandatangani Perjanjian Paris pada Desember 1995. Perjanjian itu berisi pembagian wilayah untuk Federasi Muslim –Kroasia (51%) dan Serbia (49%).

Continue reading

Sejarah Hukum Pidana

Awal Mula Hukum Pidana di Dunia

Hukum pidana, khususnya hukum pidana mati menjadi fenomena sepanjang masa dalam sejarah hukum pidana di dunia. Sebenarnya sejak kapan hukuman pidana mati itu diberlakukan dalam peradaban dunia? Namun yang jelas, hukuman pidana mati itu resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yaitu sejak adanya Undang-Undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 sebelum masehi. Saat itu ada 25 jenis pidana kejahatan yang diancam hukuman mati.

Dimulai pada zaman Romawi. Dapat dikatakan hukum Romawi yang dituangkan dalam Corpus Iuris Civil berlaku hampir selama seribu tahun atau dalam pertengahan abad ke-6 Masehi. Dari sinilah kemudian hukum Romawi mengembankan dirinya meliputi wilayah-wilayah yang semakin luas di seluruh Eropah. Gejala ini dinamakan penerimaan (resepsi) hukum Romawi.

Mulai abad pertengahan banyak mahasiswa-mahasiswa dari Eropah Barat dan Utara belajar di Universitas-universitas di Italia dan Perancis Selatan (dimana Italia merupakan pusat kebudayaan Eropah). Dimana pada era itu yang dipelajari hanya hukum Romawi. Setelah mereka tiba di tanah airnya masing-masing maka Hukum Romawi akan diterapkan apabila hukumnya sendiri tak dapat menyelesaikan persoalan hukum mereka. Bahkan kadangkala hukumnya sendiri sengaja tidak dipergunakan.

Adanya kepercayaan pada hukum alam yang asasi, yang dianggap sebagai suatu hukum yang sempurna dan berlaku bagi setiap waktu (zaman) dan tempat, oleh karena itu mereka yang menerima hukum alam ini dapat melepaskan dirinya dari hukum Romawi yang telah dipelajari di negara Italia dan Perancis Selatan, maka biasanya mereka menyamakan hukum alam itu hukum Romawi.

Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,093 other followers