Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Setiap hari di berbagai media kerap bermunculan kasus-kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. ini tidak saja terjadi dengan orang lain, bahkan mirisnya seringkali dilakukan antara sesama anggota keluarga, tetangga, bahkan antara bapak dan anak dan anak dan ibu. Sebagai objeknya tentunya sebagian besar adalah kaum Hawa. Tentunya sebagai pelakunya adalah kaum Adam. Kadang terjadi di kendaraan-kendaraan umum, rumah-rumah kos, tempat-tempat wisata dan hiburan. Sehingga kasus ini merupakan kasus yang sudah tidak asing lagi untuk menjadi “santapan” informasi harian melalui media.
Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu jenis tindak pidana yang sering menemui jalan buntu ketika diupayakan sebuah penyelesaian melalui jalur hukum. Berbagai hambatan muncul karena memang di dalam tindak pidana ini warna kultur adalah karakteristik yang dominan sehingga penyelesaian-penyelesaian di luar hukum lebih akrab sebagai pilihan. Diantara bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut, LBH-APIK (2006) melaporkan bahwa di Indonesia perkosaan merupakan jenis kekerasan tertinggi pada perempuan yaitu sebanyak 54%.
Masalah tindak pidana perkosaan memiliki dimensi yang sangat luas tidak hanya terbatas pada persoalan hukum saja. Faktor kultur masyarakat menjadi determinan yang ikut menentukan penyelesaian hukum tindak pidana perkosaan tersebut. Faktor kultural tersebut ternyata justru menjadi hambatan dalam penyelesaian hukum disamping karakteristik peristiwa perkosaan itu sendiri yang membuat ketentuan yuridis positif menjadi sangat terbatas untuk menjangkaunya.

B. Rumusan Masalah
1. Apa itu tindak pidana perkosaan?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan
Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah :
1. Untuk memenuhi tugas makalah mata kuliah Kriminologi.
2. Untuk mengetahui arti dari tindak pidana perkosaan.
3. Untuk memahami faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan.

D. Metodologi
Dalam penulisan makalah ini penulis menggunakan metode/cara pengumpulan data atau informasi melalui :
• Penelitian kepustakaan (Library Research); yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi literature, dokumen, dan sebagainya yang sesuai atau yang ada relevansinya (berkaitan) dengan masalah yang dibahas.
• Browsing; yaitu mencari data dan informasi melalui media internet.

E. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penulisan ini, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan sistematika penulisannya agar lebih mudah dipahami dalam memecahkan masalah yang ada, di dalam penulisan ini dibagi dalam 3 (tiga) bab yang terdiri dari:
Bab I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metodologi, dan sistimatika penulisan.
Bab II : Bab ini merupakan bab yang berisi tentang pembahasan mengenai tindak pidana perkosaan.
Bab III : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perkosaan
A.1. Pengertian Tindak Pidana
Ilmu hukum pidana mengenal istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda yaitu “strafbaarfeit” atau kadang-kadang disebut sebagai “delict” (delik). Para pakar di bidang hukum pun masih terdapat perbedaan mengenai pengertian “strafbaarfeit” ini, antara lain :
1) Moeljatno menerjemahkannya dengan istilah “perbuatan pidana”.
2) Roslan Saleh menerjemahkannya dengan istilah “sifat melawan hukum daripada perbuatan pidana”.
3) Utrecht menerjemahkannya dengan istilah “peristiwa hukum”.
4) Soedarto menggunakan istilah “tindak pidana”, dengan alasan sudah mempunyai penilaian sosial (sosiologiche gelding) dan ternyata dalam perundang-undangan pidana di Indonesia, telah dipakai istilah tindak pidana tersebut, misalnya dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Karena itu untuk sementara sambil menunggu terbentuknya hukum pidana nasional, digunakan istilah “tindak pidana” untuk mengganti istilah “straafbaarfeit” (Soemitro, 1996: 42).
5) Wirjono Prodjodikoro merumuskan definisis pendek, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai pidana.
Moeljatno memberikan arti “perbuatan pidana”, sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.
Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :
1) Perbuatan manusia
2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil). (Soemitro, 1996: 44).


A.2. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan
Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah: “Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan.
Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah:
1) Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.
2) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/kehendak wanita yang bersangkutan.
3) Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lannya. (Suryono Ekotama dkk, 2001: 99).
Rumusan pada Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa “Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”
Mencermati dari Pasal 285 KUHP diatas, diketahui bahwa perkosaan (pemerkosaan) memiliki unsur “memaksa” dan “dengan kekerasan”. Tindak pidana pada Pasal 285 KUHP ini mirip dengan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP yang dirumuskan sebagai: “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasaan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.
Perbuatan yang dipaksakan dalam pasal 289 itu merupakan perbuatan cabul yang mengandung pengertian umum, yang meliputi juga perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 sebagai pengertian khusus.
Kedua tindak pidana tersebut mempunyai beberapa perbedaan pengertian, yaitu :
1) “Perkosaan untuk bersetubuh” yang diatur dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan “perkosaan untuk cabul” pada Pasal 289 KUHP juga dapat dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.
2) “Perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat dilakukan di luar perkawinan, sehingga seorang suami boleh saja memperkosa istrinya untuk bersetubuh, sedangkan “perkosaan untuk cabul” juga dapat dilakukan di dalam perkawinan, sehingga tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk cabul, atau seorang isteri memaksa suaminya untuk cabul (M. Sudradjat Bassar, 1986: 166).
Delik ini adalah delik sengaja yang tersirat pada cara melakukan perbuatan tersebut, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindakan yang dilarang dalam pasal ini adalah dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan ia di luar perkawinan (Djoko Prakoso, 1988: 51).
Pasal 285 KUHP mengatur mengenai Tindak Pidana Perkosaan secara umum. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan dan ancaman kekerasan” di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dan tidak dikehendakinya akan menyebabkan kasakitan hebat pada wanita itu (Suryono Ekotama, 2001: 96).

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan
Dalam banyak kasus, perkosaan dilakukan oleh orang yang sudah sangat dikenal korban, misalnya: teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun kandung), guru, pemuka agama, atasan, dan sebagainya. Dalam banyak kasus lainnya, perkosaan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal dan semula nampak sebagai orang baik-baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat.
Banyak faktor yang melatarbelakangi dan berpengaruh terhadap seseorang hingga melakukan tindak kejahatan, bahkan mengulanginya sampai beberapa kali. Dalam analisis sebuah penelitian, telah diteliti 13 variabel yang diduga berpengaruh pada tindak kejahatan berulang. Ketiga belas variabel tersebut dikelompokkan dalam tiga kelompok variabel sesuai dengan sifatnya yaitu:
(1) Kelompok variabel karakteristik dan moral
Kelompok ini terdiri dari 5 variabel yang meliputi:
a. umur,
b. pendidikan,
c. kedudukan dalam rumah tangga,
d. ketaatan beribadah, dan
e. intensitas minum-minuman keras.
(2) Kelompok variabel ekonomi
Kelompok ini terdiri dari 4 variabel yang meliputi:
a. sumber pendapatan,
b. rata-rata pendapatan,
c. beban tanggungan, dan
d. kecukupan biaya hidup.
(3) Kelompok variabel lingkungan tempat tinggal clan pergaulan
Kelompok ini terdiri dari 4 variabel yang meliputi:
a. teman pergaulan sehari-hari,
b. kebiasaan menghabiskan waktu,
c. intensitas interaksi dengan tempat potensi kejahatan, dan
d. keamanan lingkungan tempat tinggal.
Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan ditinjau dari motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan dapat dibagi atas:
1) Seductive rape
Pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe pemerkosaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya pemerkosaan.
2) Sadistic rape
Pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genetalianya.
3) Anger rape
Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya.
4) Domination rape
Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada korban. Kekerasan fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, karena ia hanya ingin menguasai korban secara seksual. Dengan demikian pelaku dapat membuktikan pada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya korban perkosaan oleh majikan terhadap pembantunya.
5) Exploitation rape.
Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan fisikpun pelaku dapat memaksakan keinginannya pada korban. Misalnya, perkosaan oleh majikan terhadap buruhnya. Meskipun ada persetujuan, hal itu bukan karena ada keinginan seksual dari korban, melainkan ada ketakutan apabila dipecat dari pekerjaannya (Suryono, 2001: 185).
Tindak pidana perkosaan itu tidak terjadi begitu saja tanpa ada pemicunya. Seseorang yang melakukan tindak pidana perkosaan dapat saja mempunyai niat secara tiba-tiba. Niat yang secara tiba-tiba tersebut bisa dilihat dari faktor situasi dan kesempatan. Faktor situasi dan kesempatan tersebut meliputi keadaan sekitar yang sepi dan hanya ada korban, atau bahkan sebelumnya pelaku telah melihat gambar-gambar porno atau menonton film-film porno sehingga lebih meningkatkan gairah seksualnya.
Perkosaan bisa terjadi pada siapapun, termasuk wanita yang mengenakan jilbab dan berpakaian serba tertutup, atau wanita yang telah memiliki sejumlah anak, wanita mengandung, atau bahkan anak-anak. Namun demikian, cara berpakaian minim memang cenderung memperkokoh cara pandang tentang wanita sebagai objek seks, sedangkan perkosaan sendiri lazim terjadi dalam masyarakat yang memandang wanita sebagai pihak yang memiliki derajat rendah serta memiliki fungsi sebagai pemuas nafsu seks pria.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Perkosaan bisa terjadi pada siapapun. Kasus di mana wanita menjadi korban memang lebih banyak terjadi, namun pada dasarnya, setiap orang potensial menjadi korban perkosaan. Dalam banyak kasus, perkosaan dilakukan oleh pria terhadap pria. Perkosaan adalah bentuk pelecahan paling ekstrem.
Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah: “Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan.
Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan bisa dilihat dari motif pelaku melakukan perkosaan, situasi dan kesempatan, faktor ekonomi, atau pun dari lingkungan tempat tinggal dan pergaulan seseorang.

B. Saran
Dikarenakan tindak pidana perkosaan banyak terjadi pada korban anak di bawah umur dan remaja, maka sebaiknya para orang tua lebih memperhatikan anak-anaknya di lingkungan keluarga. Perhatian ekstra dan kasih sayang perlu diberikan kepada anak dengan dibekali ilmu agama sehingga dapat mengontrol perkembangan hidup anak.

Daftar Pustaka

S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni, Jakarta, 1983.
Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2010.
http://www.wikipedia.com

About these ads
    • vechter
    • April 16th, 2013

    kenapa footnotenya ngga dicantumin dengan jelas.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,051 other followers

%d bloggers like this: