Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Litigasi dan Non Litigasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam era global seperti sekarang ini dunia seolah-olah tanpa batas (borderless), orang bisa berusaha dan bekerja di manapun tanpa ada halangan, yang penting dapat menghadapi lawannya secara kompetitif. Suatu hal yang sering dihadapi dalam situasi semacam ini adalah timbulnya sengketa. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa sengketa mulai dikenal sejak adanya manusia, di mana ada kehidupan manusia di situ ada sengketa. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari sengketa ini dapat berwujud sengketa antara sesama rekan bisnis, antar keluarga, antar teman, antara suami dan istri, dan sebagainya.
Sengketa yang timbul dalam kehidupan manusia ini perlu untuk diselesaikan. Masalahnya, siapa yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut? Cara yang paling mudah dan sederhana adalah para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri sengketa tersebut. Cara lain yang dapat ditempuh adalah menyelesaikan sengketa tersebut melalui forum yang pekerjaannya atau tugasnya memang menyelesaikan sengketa. Forum resmi untuk menyelesaikan sengketa yang disediakan oleh negara adalah “Pengadilan”, sedangkan yang disediakan oleh lembaga swasta adalah “Arbitrase”. Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan sering disebut juga dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau dalam istilah Indonesia diterjemahkan menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Litigasi?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Non Litigasi?

C. Tujuan
Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah :
1. Untuk memenuhi tugas makalah mata kuliah Hukum Dagang da Surat-surat Berharga.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa bisnis, baik melalui litigasi maupun non litigasi.
3. Agar mampu menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis.

D. Metodologi
Dalam penulisan makalah ini penulis menggunakan metode/cara pengumpulan data atau informasi melalui :
• Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi literature, internet, dan sebagainya yang sesuai atau yang ada relevansinya (berkaitan) dengan masalah yang dibahas.

E. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penulisan ini, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan sistematika penulisannya agar lebih mudah dipahami dalam memecahkan masalah yang ada, di dalam penulisan ini dibagi dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:
Bab I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metodologi, dan sistimatika penulisan.
Bab II : Bab ini merupakan bab yang berisi tentang analisis terhadap penyelesaian sengketa bisnis di dalam masyarakat.
Bab III : Bab ini merupakan bab yang memuat tentang analisis terhadap permasalahan yang ada.
Bab IV : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II
PEMBAHASAN

A. PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR LITIGASI
Dalam menjalankan kegiatan bisnis, kemungkinan timbulnya sengketa suatu hal yang sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, dalam peta bisnis modern dewasa ini, para pelaku bisnis sudah mulai mengantisipasi atau paling tidak mencoba meminimalisasi terjadinya sengketa. Langkah yang ditempuh adalah dengan melibatkan para penasehat hukum (legal adviser) dalam membuat dan ataupun menganalisasi kontrak yang akan ditanda tangani oleh pelaku usaha. Yang menjadi soal adalah, bagaimana halnya kalau pada awal dibuatnya kontrak, para pihak hanya mengandalkan saling percaya, kemudian timbul sengketa, bagaimana cara penyelesaian sengketa yang tengah dihadapi pebisnis.
Secara konvensional atau tepatnya kebiasaan yang berlaku dalam beberapa dekade yang lampau jika ada sengketa bisnis, pada umumnya para pebisnis tersebut membawa kasusnya ke lembaga peradilan ditempuh, baik lewat prosedur gugatan perdata maupun secara pidana. Jika pilihannya penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan, para pihak memperhatikan asas yang berlaku dalam gugat-menggugat melalui pengadilan. Satu asas yang cukup penting adalah siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Asas ini dijabarkan dalam pasal 1865 KUHPdt yang mengemukakan bahwa:
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”
Untuk itu, jika penyelesaian sengketa bisnis dipilih lewat lembaga peradilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangan, yakni pihak penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Di samping itu, penggugat harus tahu persis di mana tempat tinggal tergugat, sebagai gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat, Asas ini dikenal dengan istilah Actor Secuitor Forum Rei.

B. PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR NON LITIGASI
B.1. DILUAR LEMBAGA PERADILAN
B.1.1. Lembaga Arbitrase sebagai Alternatif
Mencermati penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, butuh waktu dan biaya yang cukup mahal, lalu apakah mungkin penyelesaian sengketa bisnis oleh pihak ketiga ataupun suatu lembaga swasta sebagai suatu alternatif? Jawabannya sangat mungkin, yakni melalui lembaga arbitrase. Lembaga ini sering pula disebut lembaga perwasitan. Para anggota dari lembaga arbitrase terdiri dari berbagai keahlian, antara lain, ahli dalam perdagangan, industri, perbankan, dan hukum.
Sebenarnya, masalah penyelesaian sengketa bisnis atau perdagangan melalui lembaga arbitrase bukanlah sesuatu hal yang baru dalam praktek hukum di indonesia. Disebut demikian karena pada zaman hindia Belanda pun sudah dikenal. Hanya saja, pada waktu itu berlaku untuk golongan tertentu saja sehingga pengaturan lembaga ini pun diatur tersendiri yakni dalam hukum acara perdata yang berlaku bagi golongan Eropa yang termuat dalam reglement op de rechtelijke rechtsvordering (RV). Dalam Pasal 615 Rv ditegaskan adalah diperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam suatu sengketa mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk menyelesaikan sengketa tersebut kepada seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter).
Apabila diperhatikan secara sepintas isi Pasal tersebut, seolah-olah setiap sengketa dapat diselesaikan oleh lembaga ini, tetapi tidaklah demikian halnya karena yang dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah hanya yang menyangkut kekuasaan para pihak yang bersengketa, yakni tentang hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian. Untuk itu ada baiknya perlu diperhatikan asas yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang mengemukakan bahwa :
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Jadi apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berjanji, maka bagi mereka hal tersebut dianggap merupakan suatu undang-undang yang harus ditaati. Dalam praktek dunia bisnis yang berlaku sekarang, sudah ada suatu standar kontrak yang baku, karenanya para pihak tinggal mempelajarinya, apakah ia setuju atau tidak terhadap syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak tersebut. Biasanya dalam standar kontrak dicantumkan suatu klausul bahwa apabila terjadi suatu perselisihan atau perbedaan penafsiran tentang isi perjanjian, akan diselesaikan oleh lembaga arbitrase (badan perwasitan). Hal ini berarti sejak para pihak menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut, sudah menyatakan diri bahwa perselisihan yang mungkin akan terjadi diselesaikan oleh lembaga arbitrase.
Tetapi, dapat pula terjadi bahwa dalam suatu kontrak tidak ada klausul tersebut, tetapi jika dikehendaki oleh para pihak apabila ada perselisihan masih dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase, yakni berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, tetapi harus dibuat secara tertulis. Adapun tugas lembaga arbitrase adalah menyelesaikan persengketaan yang diserahkan kepadanya berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

B.1.2. Badan arbitrase Nasional Indonesia
Apabila dikaji terlebih jauh tentang tugas dan peranan lembaga arbitrase ini, ternyata yang paling membutuhkan adalah para pengusaha sehingga kalau diperhatikan, pusat-pusat lembaga arbitrase di negara-negara industri yang telah maju, seperti Jepang, dikenal The Japan comercial arbitration Association yang berkedudukan di Tokyo; di USA dikenal dengan The American Arbitration association yang berkedudukan di New York, sedangkan pusat arbitrase internasional yang paling tua dan terkenal adalah court of Arbitration of the International Chamber of Commerce yang didirikan sejak tahun 1919 dan berkedudukan di Paris.
Bagaimana halnya dengan Indonesia, apakah sudah ada lembaga arbitrase yang permanen? Rupa-rupanya para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang notabene adalah juga anggota dari Kamar Dagang International (The International chamber of Commerce) ingin mendirikan lembaga tersebut secara permanen. Usaha ini ternyata berhasil pada tahun 1877 di Indonesia telah berdiri lembaga arbitrase yang diberi nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Hubungan antara Kadin dan BANI erat sekali, masalah ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar BANI yang mengemukakan:
“Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah sebuah badan yang didirikan atas prakarsa kamar dagang dan industri (Kadin), yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang bersifat nasional dan bersifat internasional.”
Melihat tujuan dibentuknya BANI adalah menyelesaikan sengketa perdata yang cepat dan adil, mungkin timbul pertanyaan apakah BANI dapat dipaksakan andai kata para pihak tidak mematuhinya? Dalam hal ini, peraturan prosedur BANI menentukan bahwa jika suatu putusan telah dijatuhkan, namun para pihak tidak memenuhinya, ketua BANI dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri di wilayah hukum mana putusan BANI telah ditetapkan agar putusan BANI dapat dijalankan.
Jika dicermati dalam praktik dunia bisnis yang berkembang dewasa ini, tampak bahwa dalam suatu kontrak apakah ia yang sudah baku ataupun belum sudah ada suatu klausul arbitrase, artinya jika timbul perselisihan akan diselesaikan oleh lembaga ini. Tampaknya, penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan (Out of Court Settlement) semakin banyak diminta sebab ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, yakni prosedurnya cukup cepat dan rahasia perusahaan lebih terjamin. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan Alternative Dispute Resolution atau Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR atau MAPS). Asas penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu putusan harus dijalankan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa.
Di Indonesia sendiri, penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999. selanjutnya, disebut UUAPS.


B.1.3. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Munculnya UUAPS didasari pemikiran bahwa perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan, baik nasional maupun internasional, dirasakan perlu menyesuaikan ketentuan arbitrase yang didasarkan kepada ketentuan hukum acara perdata. Hal lain yang menyebabkan munculnya UUAPS dijelaskan dalam penjelasan umum UUAPS bahwa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:
a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif
c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil
d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, dan
e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

B.1.4. Pengertian Istilah dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Untuk memahami beberapa istilah dalam UUAPS dijabarkan beberapa istilah antara lain:
• Pasal 1 butir 1
“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.
• Pasal 1 butir 3
“Perjanjian Arrbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”
• Pasal 1 butir 7
“Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.”
• Pasal 1 butir 8
“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”
• Pasal 1 butir 9
“Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijauhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.”
• Pasal 1 butir 10
“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, Konsiliasi, atau penilaian ahli.”
B.1.5. Ruang Lingkup Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Dalam UUAPS disebutkan, sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase adalah sengketa bisnis. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 sebagai berikut:
(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan Perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.
Sebagaimana diketahui, dalam kontrak bisnis acap kali dicantumkan klausul arbitrase. Hal ini membawa konsekuensi sengketa harus diselesaikan lewat lembaga arbitrase. Alasan pencantuman klausul ini adalah:
a. para pihak kurang mengenal sistem hukum negara lain
b. adanya keraguan akan sikap objektivitas pengadilan
c. waktu penyelesaian sengketa melalui pengadilan cukup lama
Sebaliknya, bisa juga terjadi bahwa para pihak tidak mencantumkan klausul arbitrase dalam kontrak bisnis. Jika terjadi sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya melalui lembaga arbitrase. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 4 UUAPS, sebagai berikut:
(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka.
(2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
(3) Dalam hal disepakati sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimile, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.
Selanjutnya, dalam Pasal 9 UUAPS disebutkan:
(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
(2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:
a. masalah yang dipersengketakan
b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter
d. tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan
e. nama lengkap sekretaris
f. jangka waktu penyelesaian sengketa
g. pernyataan kesediaan dan arbiter
h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase
(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.
Siapa yang dapat diangkat menjadi arbiter? Hal ini dijabarkan dalam Pasal 12 UUAPS, yaitu sebagai berikut:
(1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter harus memenuhi syarat :
a. cakap melakukan tindakan hukum
b. berumur paling rendah 35 tahun
c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa
d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase
e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
(2) Hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.
B.1.6. Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Putusan arbitrase adalah bersifat final dan mengikat (final and binding) kedua belah pihak. Dalam hal putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak (pasal 61 UUAPS).
a. Putusan arbitrase nasional
Hal ini dijabarkan dalam Pasal 59 UUAPS sebagai berikut:
(1) Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggak putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri.
(2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri merupakan akta pendaftaran.
(3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera pengadilan negeri.
(4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
(5) Semua biaya berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.
b. Putusan Arbitrase Internasional
Hal ini dijabarkan dalam Pasal 66 UUAPS.
“Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;
b. putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
c. putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
d. putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
e. putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”

B.2. LEMBAGA MEDIASI
B.2.1. Dasar Hukum Keberadaan Lembaga Mediasi
Untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga mediasi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tanggal 11 September 2003. Adapun latar belakang diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung ini dijelaskan dalam pertimbangan (konsiderans) pada butir b bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan itu atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.
Jauh sebelum diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Namun, surat Edaran tersebut oleh MA dianggap belum lengkap sehingga perlu disempurnakan.

B.2.2. Beberapa Pengertian Istilah dalam Lembaga Mediasi
a. Mediasi
Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 butir 6, sebagai berikut:
“Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibanktu oleh mediator.”
b. Mediator
Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 butir 5:
“Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.”
c. Para Pihak
Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 butir 7:
“Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan tingkat pertama untuk memperoleh penyelesaian.”

B.2.3. Sengketa Perdata di Pengadilan Diawali dengan Proses Mediasi
Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan:
“Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.”
Selanjutnya, dalam Pasal 8 disebutkan:
“Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak.”
Dalam Pasal 11 dijelaskan:
(1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak.
(2) Kesepakatan wajib memuat klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.
(3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.
(4) Para pihak wajib menghadap kembali pada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan telah dicapainya kesepakatan.
(5) Hakim dapat mengukuhkan kesepakatan sebagai suatu akta perdamaian.

BAB III
ANALISIS

Pada asasnya, para pihak yang terlibat dalam dunia bisnis ingin agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Akan tetapi, dalam praktik ada kalanya apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak mempunyai penafsiran yang berbeda dengan apa yang telah disetujui sebagaimana yang tercantum dalam kontrak sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Munculnya perselisihan tersebut dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk merealisasikan kembali perjanjian diperlukan kesepakatan lagi. Dengan demikian, ditinjau dari sudut bisnis jelas kurang menguntungkan karena hal ini dapat menimbulkan kerugian bukan saja materiil, melainkan juga kemungkinan terjadinya kerugian immaterial, yaitu nama baik yang selama ini terjaga dengan baik.
Apabila suatu sengketa terjadi dan diselesaikan melalui badan pengadilan, hakim harus memutuskannya berdasarkan sumber hukum yang ada secara teori salah satu yang dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum adalah yurisprudensi. Selain untuk menjaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran putusan, yang berakibat pada ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara, yurisprudensi juga berguna untuk menyederhanakan pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan. Kebebasan hakim, dengan alasan rechtsvorming dan rechtsvonding, hanya berlaku untuk hukum adat yang belum mengalami generalisasi (generaliseering).
Kenyataannya, terlepas dari masalah keruwetan dokumentasi dan faktor-faktor non yuridis, hakim sering kali mengabaikan putusan-putusan yang sebelumnya telah terbentuk. Kondisi ini juga merupakan salah satu efek dari Eropa kontinental yang memandang kedudukan hakim sebagai otonom. Pandangan ini menimbulkan pengaruh yang mendalam kepada para hakim di pengadilan Negeri. Karena merasa otonom, membuat putusan yang terdahulu masih memungkinkan diperbaiki oleh institusi yang lebih tinggi yaitu pengadilan tinggi dan mahkamah agung. Tindakannya ini, kurang mendukung pada konsep rechtsvorming dan rechtsvinding sebagai sarana untuk mengisi kekosongan hukum. Akibatnya banyak bermunculan putusan berbeda dalam kasus yang sama. Fakta demikian tentunya tidak kondusif bagi perkembangan dunia ekonomi modern yang telah berjalan paralel di seluruh negara
Permasalahannya sekarang adalah dalam hal tidak adanya titik temu tentang hal yang dipersengketakan cara apa yang harus ditempuh? Dalam penjabaran sebelumnya telah dikemukakan, secara konvensional jika ada kasus pada umumnya dibawa ke Pengadilan. Hanya saja apabila masalah ini dibawa ke Pengadilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh kedua belah pihak selain waktu dan biaya yang harus dikeluarkan cukup banyak, juga identitas para pihak yang bersengketa akan diketahui oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui prinsip yang dianut oleh lembaga peradilan adalah pada asasnya terbuka untuk umum. Tentunya, bagi pihak yang mempunyai nama baik di kalangan dunia bisnis kurang begitu suka identitasnya dipublikasikan lewat kasus di pengadilan, apalagi ia Digugat melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya karena khawatir kebonafiditasnya yang terjamin selama ini akan luntur khususnya di kalangan rekan-rekan bisnisnya.
Masalah lainnya adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan prosesnya cukup lama. Hal ini tiada lain karena proses pengadilan ada beberapa tingkatan yang harus dilalui, yakni tingkat pertama di pengadilan negeri ( PN); tingkat kedua di pengadilan tinggi (PT) untuk tingkat banding, dan tingkat ketiga adalah mahkamah agung (MA) sebagai tingkat kasasi yang merupakan instansi terakhir dalam hierarki lembaga peradilan. Oleh karana itu, jika diikuti prosedur yang biasa, yaitu menggugat melalui pengadilan, ada dua hal yang dapat merugikan para pihak yakni identitas yang bersangkutan akan diketahui oleh umum dan waktu untuk menyelesaikan persengketaan cukup lama. Tentunya, kedua hal tersebut tidak dikehendaki oleh kalangan pebisnis. Untuk itu, perlu dicari penyelesaian sengketa diluar pengadilan (outside of the court).
Dari seluruh mekanisme yang ada, litigasi dianggap sebagai yang paling tidak efisien oleh para pelaku dunia ekonomi komersial, berkaitan dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Rendahnya kesadaran hukum juga ikut mempengaruhi, di mana para pihak yang berperkara dipengadilan bukan untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangkan perkara. Beberapa faktor lain yang mengakibatkan pengadilan bersikap tidak responsif, kurang tanggap dalam merespon tanggapan umum dan kepentingan rakyat miskin (ordinary citizen). Hal yang paling utama adalah kemampuan hakim yang sifatnya generalis (hanya menguasai bidang hukum secara umum tanpa mengetahui secara detil mengenai suatu perkara).
Faktor lain yang mengakibatkan badan pengadilan dianggap tidak kondusif bagi kepentingan penyelesaian sengketa. Rumitnya proses pemeriksaan perkara di pengadilan mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan. Maka, dunia perniagaan modern berpaling pada Alternatif Dispute Resolution (ADR) sebagai mekanisme alternatif karena keperluan perniagaan modern menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak menghambat iklim perniagaan.
Dengan kata lain pengadilan hanya dijadikan pilihan terakhir (last resort) apabila mekanisme non judikatif (first resort) tidak mampu menyelesaikannya. Pilihan terhadap lembaga alternatif juga tampaknya didasarkan pada pertimbangan fleksibilitas, yaitu tidak diharuskannya para pihak untuk mengikuti prosedur yang baku dalam Alternatif Dispute Resolution (ADR). Pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk mnyelesaikan sengketa tidak harus berpedoman pada prosedur beracara sebagaimana yang terjadi pada badan pengadilan, para pihak bebas menentukan.
Penyelesaian sengketa secara damai juga dapat menggunakan instrumen “reguler sendiri” (self-regulation) yaitu kode etik yang dimiliki masing-masing organisasi profesi seperti kode etik Usaha farmasi Indonesia, Kode etik kedokteran, kode etik periklanan dan sebagainya. Meski ditujukkan untuk kepentingan usaha organisasi, namun dapat pula berperan untuk penyelesaian sengketa anggota organisasi dengan masyarakat.
Penyelesaian sengketa melalui lembaga atau instansi yang berwenang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berdasarkan hukum positif mempunyai otoritas menyelesaikan sengketa itu seperti departemen perdaganan dan perindustrian, kesehatan, kehutanan dan sebagainya yang menjalankan kewenangan adminstratif untuk pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dan pabrik-pabrik tertentu dan sebagainya.
Mengenai arbitrase, sudah lama dikenal. Semula dikenal oleh Inggris dan Amerika pada tahun 1779 melaui Jay Treaty. Berdasar data ini, perkembangan arbitrase sebagai salah satu sistem alternatif tempat penyelesaian sengketa, sudah berjalan selam adua abad.Sekarang semua negara di dunia telah memiliki Undang-undang arbitrase. Di Indonesia ketentuan arbitrase diatur dalam Buku Ketiga RV. Dengan demikian, umurnya sudah terlampau tua, karena RV dikodifikasi pada tahun 1884. Oleh karena itu, aturan yang terdapat didalamnya sudah ketinggalan, jika dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan.
Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:
1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
2. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif;
3. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.
Meskipun demikian, pada kenyataanya kelebihan itu sangat relatif, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapa lebih cepat daripada proses arbitrase. Kelebihan utama arbitrase dari pengadilan adalah sifat kerahasiaannya, karena keputusan arbitrase tidak dipublikasikan. Hal inilah yang sangat disenangi oleh para pelaku usaha (pengusaha) sebab masyarakat umum tidak mengetahui adanya sengketa yang ada dalam perusahaan tertentu. Seorang pengusaha biasanya tidak senang bermitra dengan pengusaha lain yang “senang bermasalah” ke pengadilan dalam menyelesaiakan sengketa bisnisnya. Atas dasar itu bagi seorang pengusaha setiap masalah yang ada di perusahaannya tidak perlu diketahui oleh publik dan ini merupakan suatu faktor yang mendukung reputasinya di masyarakat dan dunia usaha pada umumnya.
Beberapa keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase telah menjelaskan bahwa ada suatu peluang bagi dunia usaha untuk menyelesaikan sengketa-sengketanya tanpa khawatir terganggunya proses produksi atau operasional perusahaan secara umum. Arbitrase pada prinsipnya bagi dunia usaha merupakan pilihan yang cocok dengan semangat menumbuhkan etika bisnis ke dalam perilaku kalangan pengusaha. Hal ini penting sekali guna menekan “kebiasaan” kolusi dan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis, dengan demikian akan tumbuh budaya hukum di kalangan pengusaha.
Secara umum pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan dalam ruang lingkup lembaga yang bersifat nasional maupun internasional dan juga termasuk arbitrase yang ditentukan sendiri oleh para pihak. Hal ini juga tercermin dari pengertian perjanjian arbitrase menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa perjanjian arbitrase adalah kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
Dalam kaitan ini, perlu ditekankan bahwa dalam mebuat perjanjian arbitrase, para pelaku usaha harus cermat dalam menentukan sikap untuk menyelesaikan sengketanya melalui proses arbitrase. Hal ini sangat penting mengingat bahwa perjanjian arbitrase selalu menyertai perjanjian pokoknya yang bersifat nasional maupun internasional. Untuk itu di dalam merancang dan merumuskan klausula arbitrase harus didasari penelaahan yang komprehensif dan teliti. Dengan demikian apabila suatu hari terjadi sengketa tidak ada hambatan dalam mengoperasionalkan.
Ada banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam mebuat perjanjian arbitrase (klausula arbitrase), sebab pada umumnya klausula arbitrase dituangkan dalam standar kontrak tertentu. Yang cukup menyulitkan adalah standar kontrak internasional. Untuk klausula arbitrase nasional Indonesia, terlebih dahulu perlu diperlajari standar yang ada di dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Selain itu perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Hal penting lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan arbitrase adalah mengenai eksekusinya. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat masing-masing pihak, pelaksanaan putusannya perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tata cara eksekusinya. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi New York tentang pelaksanaan keputusan arbitrase asing, namun pelaksanaannya tetap memperhatikan asas resiprositas (timbal-balik). Artinya, apabila pelaku usaha hendak melakukan kerja sama dengan pihak asing perlu juga diperhatikan apakah negara yang bersangkutan dapat menerima dan mengakui putusan arbitrase asing.
Aspek-aspek tersebut merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pengusaha dalam memilih cara arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya. Dengan demikian pilihan tersebut merupakan suatu proses sadar dalam menjaga stabilitas kegiatan usaha dan merupakan suatu upaya untuk menciptakan suatu iklim usaha yang kondusif.
Bagi dunia usaha di Indonesia, arbitrase saat ini sudah berkembang sebagai kebutuhan dalam menyelesaikan sengketa para pelaku usaha. Hal ini semata-mata bukannya hanya untuk menarik minat investor maupun mitra dagang dari negri lain, namun termasuk kalangan bisnis di Indonesia sendiri. Arti penting ini perlu disadari oleh kalangan dunia usaha sebagai langkah atau upaya yang signifikan dalam menjalankan usaha di era global yang penuh persaingan, baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri.
Arbitrase sebagai instrumen hukum yang merpekaya khasanah hukum di Indonesia, juga merupakan wacana baru bagi kalangan dunia usaha sebagai pilihan hukum. Pilihan hukum ini telah berkembang menjadi suatu kecenderungan dalam masyarakat madani (civil society) di mana setiap pihak perlu menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memperkecil (bahkan menghilangkan) kebiasaan penyelesaian sengketa dengan menggunakan “orang kuat”.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Sengketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Penyelesaian ini harus dilakukan menurut hukum atau berdasarkan kesepakatan awal di antara para pihak.
Penyelesaian sengketa dalam dunia ekonomi mengenal beberapa bentuk penyelesaian di luar mekanisme melalui badan pengadilan (litigasi), yaitu negosiasi dan arbitrase. Negosiasi dapat dilakukan secara langsung tanpa menyertakan pihak ketiga (negosiasi simplisiter) maupun dengan bantuan pihak ketiga yang selanjutnya berkembang dalam bentuk mediasi dan konsiliasi. Sedangkan arbitrase adalah mekanisme yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (arbitrator) yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh para pihak.
Dari seluruh mekanisme yang ada, litigasi dianggap sebagai yang paling tidak efisien oleh para pelaku dunia ekonomi komersial, berkaitan dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Rendahnya kesadaran hukum juga ikut mempengaruhi, di mana para pihak yang berperkara dipengadilan bukan untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangkan perkara. Beberapa faktor lain yang mengakibatkan pengadilan bersikap tidak responsif, kurang tanggap dalam merespon tanggapan umum dan kepentingan rakyat miskin (ordinary citizen). Hal yang paling utama adalah kemampuan hakim yang sifatnya generalis (hanya menguasai bidang hukum secara umum tanpa mengetahui secara detil mengenai suatu perkara).
Selain penyelesaian sengketa dilakukan melaui jalur litigasi, terdapat pula cara lain yaitu melalui non litigasi seperti Arbitrase. Jalur Arbitrase lebih banyak diminati oleh para pihak yang bersengketa karena putusan sengketanya final, sehingga dalam penyelesaiannya pun tidak memakan waktu yang cukup lama.
B. SARAN
Sebaiknya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan bisa lebih menarik minat masyarakat. Karena pengadilan merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh pemerintah, maka mengapa tidak citra pengadilan lebih diperbaiki. Contohnya saja dalam masalah prosedur lebih tidak diperumit lagi dan biayanya pun jangan sampai mahal atau tidak terjangkau dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

Sembiring, Sentosa. 2008. Hukum Dagang. Bandung: Citra Aditya Bakti.
http://www.google.com

About these ads
    • tiorma pangaribuan
    • May 3rd, 2011

    I like it ……………

  1. artikel@ sangat bagus,trims atas ilmu@

    • subhan
    • April 19th, 2013

    thank you

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,092 other followers

%d bloggers like this: