share stories to share experiences

hai hai haiiii,,
balik lagi ne ma dina tropika *hadeuuh,,ala2 announcer buka acara deh* haha
kali ini dina bakalan share tugas kuliah tentang tuntutan pidana perkosaan,, kali ajja dari kalian semua ada yang butuh rekes-rekesnya,, hehe
semoga bermanfaat

KEJAKSAAN NEGERI SUBANG

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

“UNTUK KEADILAN”

TUNTUTAN PIDANA

——————————

No.PDM-18/Sbg/10/2012

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dengan memperhatikan hasil pemeriksaaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : Salewat

Tempat lahir : Subang

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 1 Januari 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Pagarayu, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan

Pendidikan : SLTA

Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Subang No.013/Pen.Pid. /2012/PN.Sbg. tertanggal 22 Februari 2012, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Salewat pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011 sekitar jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Maret 2011 de desa Ciater, Subang, setidak-tidaknya pada tempat lain tetapi masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, terdakwa dan saksi 1 yang bernama Sariintan bertemu ketika menonton layar tancap di rumah tetangga Sariintan yang bernama Parto yang sedang mengadakan acara perkawinan anaknya, kemudian mereka berjanji akan pergi bersama di objek wisata Ciater, Subang. Pada tanggal 6 Maret 2011, mereka bertemu pada suatu tempat yanmg telah ditentukan, kemudian pergi berboncengan dengan sepeda motor ke Ciater. Di tempat wisata tersebut terdakwa memaksa Sariintan untuk melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan dan mengancam akan meninggalkannya di tempat itu serta akan menceritakan hubungan mereka bila kemauan terdakwa tidak dituruti. Akhirnya Sariintan pun menuruti kemauan terdakwa di bawah ancaman terdakwa. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebanyak empat kali dengan Sariintan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakuan dengan tahapan waktu dan tempat sebagai berikut: Pada tanggal 6 Maret 2011, terdakwa melakukan hubungan intim dengan Sariintan dengan cara memaksa dan mengancam yang dilakukan di objek wisata ciater. Hubungan yang kedua terjadi pada tanggal 7 April 2011 sekitar jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain tetapi masih pada tanggal 7 April 2011 dilakukan di pinggir sungai dekat pemandian desa Ciater. Kemudian pada tanggal 15 April 2011 sekitar jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain tetapi masih pada tanggal 15 April 2011, hubungan yang ketiga dilakukan di salah satu gubug persawahan di desa Ciater dan hubungan yang keempat dilakukan pada tanggal 30 April 2011 di rimbunan bambu dekat kebun Aswita di desa Ciater. Perbuatan terdakwa yang telah dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan Sariintan hamil.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam

Pasal 285 KUHP

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut sebagai berikut:

Read more

buad temen-temen sesama mahasiswa fakultas hukum ataupun orang awam yang ingin tahu mengenai rekes2 persidangan,, dina kasih contoh2nya ne disini,,
tapi maap ya kalo agak2 rancu ato penulisannya ada yang salah,,hehe,,maklum,,dina sekedar share ajja ttg tugas2 kuliah selama ini ^^
*semoga bermanfaat* ^^

PUTUSAN SELA
———————————-
No. 21/Pid.B/2012/PN.Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksan dan mengadili perkara pidana penggelapan dan penipuan pada tingkat pertama dalam acara biasa menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut di bawah dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Sarimin, SH.
Tempat lahir : Subang
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 15 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tebing Batu no.1200 Subang
Agama : Islam
Pekerjaan : Advokat/Pengacara

Terdakwa ditahan,

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca:
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang No.012/Pen.Pid/2012/PN.Sbg. tertanggal 10 Februari 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Ketua Majelis No.013/Pen.Pid. /2012/PN.Sbg. tertanggal 11Februari 2012 tentang penetapan hari sidang.
3. Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDM-15/Sbg/32/2012. Setelah mendengar pembacaan Nota Keberatan atau Eksepsi dari tim Penasehat Hukum Terdakwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Februari 2012, setelah mendengar pula tanggapan atau pendapat dari Jaksa Penuntut Umum atas Keberatan atau Eksepsi tim Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 10 April 2012.
Menimbang:
Bahwa sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2012 dengan No.Reg.perkara PDM-15/Sbg/32/2012 Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN
Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang:
Bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya yaitu:
1. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum atau Pasal yang seharusnya didakwakan terhadap Terdakwa, hal ini dikarenakan dakwaan Pasal 372 KUHP tidak memenuhi unsur-unsur materiil.
2. Bahwa pengenaan dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut hanya Pasal 378 KUHP, hal ini dikarenakan unsur-unsur materiil terpenuhi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penaihat Hukum Terdaka berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru dan nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum atau Pasal dalam surat dakwaannya. Untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon supaya Pengadilan Negeri Subang menetapkan bahwa peradilan atas perkara atas nama terdakwa tidak dapat dilanjutkan dan mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Menimbang:
Bahwa terhadap Keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Pendapat atau Tanggapan yang dibacakan pada Persidangan pada hari Selasa, 10 April 2012 untuk lebih jelasnya dan menyingkat uraian keputusan ini yang pada pokoknya berkesimpulan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang menolak Keberatan atau Eksepsi tim Penasehat Hukum Terdakwa dengan memberi Putusan Sela sebagai berikut:
1. Menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Februari 2012.
2. Tetap menerima Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Subang untuk dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara para Terdakwa atas nama Sarimin.
3. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang:
Bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum terdakwa di persidangan menyatakan tetap pada eksepsinya yaitu persidangan mengenai perkara atas nama terdakwa Sarimin tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang:
Bahwa sebelum mempertimbangkan Keberatan/Eksepsi penasehat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Pendapat Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan landasan dasar hukum yang dijadikan tim Penasehat Hukum mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Bahwa menurut pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menjadi materi keberatan Eksepsi Penasehat Hukum atas Dakwaan Jaksa Penuntut umum hanyalah secara limitatif menyangkut hal-hal sebagai berikut:
1. Dakwaan tidak dapat diterima.
2. Dakwaan harus dibatalkan.
Bahwa meskipun pasal 156 ayat (1) KUHAP hanya dimungkinkan mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebatas bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan akan tetapi dalam hal bagaimana dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan.

Menimbang:
Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai Jaksa Penuntut Umum yang salah dalam menerapkan hukum dalam surat dakwaannya. Bahwa sebenarnya pengenaan dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa Sarimin adalah hanya Pasal 378 KUHP.

Menimbang:
Bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan Pandangan/Pendapat Jaksa Penuntut Umum maka terhadap Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Sarimin, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah telah memasuki ranah materi atau pokok perkara yaitu membela perbuatan Terdakwa dan menangkis Pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, hal-hal yang dapat diajukan dalam eksepsi atau keberatan adalah:
a. Masalah kompetensi/kewenangan mengadili yaitu bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili atau surat dakwaan diajukan pada pengadilan yang salah.
b. Dakwaan tidak dapat diterima disebabkan karena batalnya hak untuk melakukan penuntutan karena nebis in idem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 KUHP, meninggalnya terdakwa, kesalahan menunjuk terdakwa, dan kadaluarsa sebagaimanana yang antara lain diatur dalam Pasal 78 KUHP.
c. Bahwa dakwaan harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP atau melanggar Pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHAP serta dakwaan kabur atau tidak jelas.

Menimbang:
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Mengingat:
Selain pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 tahun 1981 seperti diuraikan di atas juga peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI
1. Menyatakan bahwa keberatan tim Penasihat Hukum Terdakwa Sarimim tidak diterima.
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2012 Nomor Register Perkara PDM-15/Sbg/32/2012 adalah memenuhi syarat Undang-undang karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa Sarimin dilanjutkan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Selasa, 22 April 2012, oleh:
1. Puji Indra Santosa, SH., MH. (Ketua Majelia)
2. Tika Sartika, SH (Hakim Anggota)
3. Linda Rosida, S.H (Hakim Anggota)
Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 22 April 2012 oleh Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dina Berliana, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tim Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti Hakim Ketua Majelis,

DINA BERLIANA, Sm.Hk. PUJI INDRA SANTOSA, SH., MH.

Hakim Anggota,
1.
TIKA SARTIKA, SH.
2.
LINDA ROSIDA, SH.

buad temen-temen sesama mahasiswa fakultas hukum ataupun orang awam yang ingin tahu mengenai rekes2 persidangan,, dina kasih contoh2nya ne disini,,
tapi maap ya kalo agak2 rancu ato penulisannya ada yang salah,,hehe,,maklum,,dina sekedar share ajja ttg tugas2 kuliah selama ini ^^
*semoga bermanfaat* ^^

KEJAKSAAN NEGERI SUBANG
——————————————–
“UNTUK KEADILAN”

REPLIK JAKSA PENUNTUT UMUM
ATAS PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM
TERDAKWA SALEWAT
————————————————————

Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang Yth.
Saudara Penasihat Hukum Yth.
Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan rahmatNya pada kita semua, sehingga dapat bertemu di ruang siding yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat.
Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih pada siding majelis hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, untuk mengajukan tanggapan atas pembelaan saudara penasehat hukum terdakwa Salewat yang dihadapkan ke depan persidangan ini dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 285 KUHP.
Setelah kami mempelajari dan mencermati pembelaan saudara penasehat hukum terdakwa Salewat, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut:
1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan saudara Penasihat Hukum yang dalam pembelaannya menyatakan bahwa Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel). Kata yang tidak jelas dan kabur yang dimaksud Penasihat Hukum adalah dipergunakannya kata Kira-kira dan atau setidak-tidaknya dalam menentukan Locus dan tempus delicti.
2. Tampaknya Saudara Penasihat Hukum memandang bahwa kata atau setidak-tidaknya yang ditulis dalam surat dakwaan memberikan kesan ragu-ragu kepada Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan keterangan. Padahal maksud dari kata atau setidak-tidaknya adalah memberikan arti yang luas namun tetap pada fakta yang terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011 sekitar jam 20.00 wib. Kata atau setidak-tidaknya dalam kalimat “atau setidak-tidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Maret 2011” adalah dimaksudkan agar keterangan waktu yang dituliskan dalam surat dakwaan tidak melenceng jauh dari perkiraan waktu pada saat terjadinya tindak pidana yang masih dalam kurun waktu bulan Maret 2011. Hal ini dimaksudkan supaya terdakwa tidak bisa lepas begitu saja dari dakwaan hanya karena Jaksa Penuntut Umum tidak tepat dalam menuliskan waktu kejadian sehingga diperlukan kata atau setidak-tidaknya dalam tempus delicti.
3. Bahwa kata setidak-tidaknya yang kedua dalam kalimat “di desa Ciater, Subang, setidak-tidaknya pada tempat lain tetapi masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang” adalah dimaksudkan agar keterangan tempat yang dituliskan dalam surat dakwaan tidak melenceng jauh dari tempat terjadinya tindak pidana yang masih berada dalam lingkup desa Ciater kabupaten Subang. Hal ini juga dimaksudkan supaya terdakwa tidak bisa lepas begitu saja dari dakwaan hanya karena Jaksa Penuntut Umum tidak tepat dalam menuliskan waktu kejadian sehingga diperlukan kata setidak-tidaknya dalam locus delicti.

Majelis Hakim yang terhormat,
Saudara Penasihat Hukum yang terhormat,

Berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa penggunaan kata setidak-tidaknya dalam surat dakwaan adalah sudah tepat dan merupakan hal yang lazim dalam menerapkan kata setidak-tidaknya untuk memperkirakan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Bahwa dengan demikian kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang tanggal 27 Maret 2012. Akhirnya, pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Subang, 10 April 2012,

JAKSA PENUNTUT UMUM,

KRIS PANJI ISMAYA, S.H.
JAKSA MUDA/NIP.256758903